Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi polemik impor beras antara Bulog dan Kementerian Perdagangan, bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno menyinggung kebijakan yang diambilnya saat menjadi wakil gubernur Jakarta untuk tidak mengimpor beras dari luar negeri.
“Kemarin di Jakarta kami bersama PT Food Station Tjipinang Jaya mengadakan kunjungan ke Sulawesi Selatan dan menyatakan pasokan beras dari dalam negeri aman sehingga kami beli dari petani lokal serta kami tak ambil kebijakan impor dari luar negeri,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Hal itu diklaimnya menghasilkan rekor inflasi terendah di hari lebaran di Jakarta selama 10 tahun terakhir.
Baca: Ribut-ribut Impor Beras, RR: Biarkan Enggar Petantang petenteng Begitu, Ssudah Waktunya Diganti
Menurutnya langkah seperti itu yang perlu dilakukan pemerintah saat ini untuk menekan impor beras dari luar.
“Langkahnya adalah memastikan jalur distribusi sederhana, adil serta tansparan, kalau ternyata pasokan di dalam negeri aman kenapa harus impor,” tegasnya.
Sandiaga sendiri yakin produksi beras dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga Indonesia.
Sehingga dia menuding ada kepentingan di balik impor beras yang dilakukan pemerintah.
“Pasti ada kepentingan di balik impor kalau seperti itu, sehingga perlu ada pemerintah yang kuat dengan pengambilan kebijakan yang tegas serta berdiri di atas segala kepentingan untuk rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilakukan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang mencapai angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor tersebut tidak tepat lantaran stok beras di gudang Bulog sudah mencapai 2,2 juta ton, bahkan mencapai 3 juta ton karena masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian yang menyatakan setiap tahun surplus beras nasional per tahun mencapai 11 ton.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Padahal BPS dan Kementan berjanji memperbaikinya,” ucap Darmin di hari yang sama di Istana Negara.