Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan bahwa kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi tersebut berbenturan dan tak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Lah kalau pemerintah pusat mengizinkan, kemudian pemerintah daerah membatalkan, berarti berbenturan kan? Sederhana kan?," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (28/9/2018).
Gembong mengingatkan Anies untuk tak salah mengambil keputusan. Pasalnya dia menilai Anies sebagai perwakilan pemerintah daerah sepatutnya menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Prinsipnya, saya sekedar mengingatkan saja kepada pak Anies bahwa jangan salah, Gubernur ini wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga kebijakannya harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut izin prinsip 13 pulau yang belum dibangun di reklamasi teluk Jakarta. Sementara empat pulau lain tak dicabut izinnya karena terlanjur di bangun.
Anies mengatakan, keputusan ini diambil lantaran dirinya ingin memastikan bahwa reklamasi di Jakarta telah berhenti. Nantinya, keempat pulau yang sudah dibangun akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Tugas kita kan harus mengatur. Tugas pemprov harus mengatur itu. Yang tadinya lautan, setelah jadi daratan kan tugas pemerintah dalam mengatur lewat peraturan daerah. Sementara belum terselesaikan pembahasan di DPRD dan pemprov," ujarnya.
Sejauh ini, peraturan daerah mengenai izin reklamasi tersebut masih belum selesai. Sehingga, lanjut Gembong, keputusan Anies dalam mencabut izin pulau-pulau itu merupakan sesuatu yang kontraproduktif.
"Itu kontraproduktif, yang pasti dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kegaduhan. Gitu ya, mudah-mudahan, doa saya mudah-mudahan tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Gembong.