Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Suku Mpur Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat yang berjumlah sekitar 25 orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Indofood Tower di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018) siang.
Di bawah panas terik matahari, warga Suku Mpur itu meminta PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP) yang berada di bawah naungan Indofood Group untuk segera meninggalkan tanah Papua.
Mereka menuding PT BAPP melakukan kecurangan secara administrasi dan mengerahkan aparat keamanan untuk kepentingan bisnis di kawasan tersebut yang merugikan enam sub-Suku Mpur yang sudah turun temurun mendiami kawasan tersebut yaitu marga Amawi, Wasabiti, Wanimeri, Arumi, Kebar, dan Ariks.
“Mereka pada awalnya mau menanam perkebunan kelapa sawit di padang alang-alang di Lembah Kebar, tapi kami tidak mau, kemudian mereka datang lagi untuk uji coba penanaman jagung selama tiga sampai enam bulan di wilayah padang alang-alang tersebut,” jelas Kepala Suku Mpur, Paulus Ajombuani.
Akan tetapi menurutnya PT BAPP menyalahi kesepakatan dengan ikut membabat sebagian hutan adat yang dilindungi oleh masyarakat setempat.
Samuel Ariks, warga Suku Mpur pun mengatakan pihaknya sudah mengembalikan uang tali asih yang diberikan kepada warga sebagai bentuk protes karena PT BAPP menyalahi kesepakatan.
“Kami sudah kembalikan utuh uang tali asih yang mereka berikan, tapi mereka tak mau terima dan diberikan kepada kepolisian setempat, tapi bagi kami yang penting uang sudah tidak kami terima, sudah kami kembalikan, dan meminta PT BAPP angkat kaki dari Papua,” tegasnya.
Paulus pun menegaskan misi sebagian warga Mpur ke Jakarta adalah untuk meminta pemerintah pusat untuk mencabut izin penanaman perkebunan kelapa sawit PT BAPP yang hingga kini terus dilakukan meski pun sudah dilakukan pemalangan oleh masyarakat setempat.
“Kami sudah mediasi dengan pemerintah setempat tapi belum mendapat hasilnya, kami ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah sampai ke akarnya yakni ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin pelapasan kawasan hutan (HPK) untuk penanaman perkebunan sawit,” ungkapnya.
“Kami ingin segera Indofood Group dengan PT BAPP segera angkat kaki dari tanah Papua karena akan menimbulkan ancaman sosial budaya, sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan, tanpa perusahaan kami bisa hidup, kehadiran mereka justru merusak kehidupan kami,” pungkas Paulus.