Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Warta Kota, Fitriyandi Al Fajri
TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Jumlah warga miskin di Kabupaten Bekasi diproyeksi bertambah ribuan orang. Jika mengacu pada penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Bekasi bertambah 5.988 orang pada 2019.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada 2018 ada 96.601 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial di wilayah Kabupaten Bekasi.
Jumlah ini naik sebesar 5.988 KPM pada 2019, sehingga total penerima bantuannya mencapai 102.589 KPM.
Penerima BPNT paling banyak berada di Kecamatan Pebayuran dengan menembus 11.710 KPM. Wilayah yang menjadi perbatasan dengan Kabupaten Karawang ini merupakan domisili Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin.
Sedangkan penerima BPNT paling kecil berada di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan sebesar 848 KPM.
"Jumlahnya memang bertambah dan telah tercantum dalam basis data terpadu di Kementerian Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, Selasa (19/2/2019).
Abdillah mengatakan, nilai bantuan yang diberikan kementerian kepada KPM sebesar Rp 110.000. Skema penyaluran bantuan ini melalui rekening bank yang diberikan kementerian kepada KPM.
Bantuan itu tidak bisa dicairkan, namun hanya bisa membeli keperluan beras dan telur di warung bentukan Kementerian Sosial di wilayah setempat.
"Bantuan hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur di e-warung yang sudah disediakan Kementerian Sosial di Kabupaten Bekasi," ujar Abdillah.
Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Irwan, mengatakan, naiknya jumlah penerima KPM bukan berarti bertambahnya warga miskin di wilayah setempat.
Sebagai daerah urban, kata dia, Kabupaten Bekasi masih menjadi daerah tujuan warga lain untuk mengadu nasib.
Baca: Yang Baru di All New Ertiga: Tipe GL Sekarang Pakai Foglamp. Tipe GX Gunakan Head Unit Layar Sentuh
Di sana, banyak pabrik-pabrik yang terdiri dari sembilan kawasan industri, sehingga banyak warga lain mencari pekerjaan di sana. Namun dari warga itu, tidak semua mendapat pekerjaan, sehingga mereka didata sebagai warga tanpa penghasilan.
"Kajian Bappeda untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara menumbuhkan lapangan kerja. Sebab kemiskinan tak akan bisa dihilangkan apabila suatu daerah tak dapat menciptakan lapangan kerja," imbuhnya.