Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait aksi demo para pelajar SMK melalui aplikasi whatsApp dan media social.
Situs resmi KPAI sendiri sejak Rabu (25/9/2019) pagi dalam keadaan di-hack sehingga tidak bisa melayani pengaduan online.
Pengaduan yang dikirimkan ke KPAI terdiri atas poster seruan-seruan aksi untuk pelajar STM (bukan SMK), foto dan video-video yang menunjukkan anak-anak sekolah tersebut bergerak, mulai dari menaiki truk, bus transjakarta sampai KRL dengan titik naik di Bekasi dan Depok.
Namun menjelang sore ada foto-foto yang menunjukkan pergerakan anak-anak yang turun diSstasiun Palmerah dan Manggarai.
Atas semua laporan tersebut, komisioner KPAI, Retno Listyarti segera mengontak pejabat Kemdikbud RI dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk segera mengeluarkan edaran singkat melalui aplikasi WA kepada kepala-kepala sekolah di wilayah-wilayah yang peserta didiknya bergerak menuju DPR RI.
Edaran tersebut dapat dikirimkan ke grup WA MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)
Edaran tersebut memerintahkan kepada kepala sekolah untuk meminta para wali kelas melalui grup WA guru untuk menghubungi para orangtua di kelasnya memastikan keberadaan anak-anaknya.
Baca: Rincian Lengkap 26 Poin UU KPK Hasil Revisi yang Berpotensi Melemahkan KPK
"Kalau ada anak yang belum pulang malam itu, maka para orangtua dihimbau untuk segera mengontak anaknya," sebut KPAI dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Kamis (26/9/2019).
Jika anaknya terdeteksi berada di sekitar DPR maka diminta untuk segera meninggal lokasi sebelum rusuh dan anak-anaknya menjadi korban.
“Itu langkah awal yang dilakukan KPAI sore itu karena kondisi sangat urgen. Memastikan anak-anak darimana saja yang bergerak ke Jakarta juga mudah dideteksi dengan pesan berantai tersebut,” ujar Retno, Komisioner KPAI bidang Pendidikan
KPAI kemudian ke gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI untuk menemui pejabat yang masih ada di kantor.
KPAI bertemu dengan Humas Kemdikbud, Herlangga dan mengajak untuk turun ke lokasi bersama, dan berupaya meminta aparat menghentikan gas airmata dan penyisiran para demonstran anak di sekitar Senayan dan Penjompongan.
Namun, malam itu KPAI dan Kemdikbud sulit menembus lokasi-lokasi titik massa berkumpul atau berlari menyelamatkan diri setelah terkena gas airmata.
"Akhirnya kami memutuskan untuk mengunjungi Rumah rumah sakit sekitar senayan dan pejompongan, yaitu RS MH di Benhil dan RS Pelni," sebut Retno.