Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi hampir secara serentak dan merata di seluruh pelesok negeri, belum lagi rentetan aksi di gedung MPR/DPR RI dan Istana yang dilakukan secara berturut-turut adalah sederet persoalan nasional yang tidak bisa disepelekan.
Artinya, membutuhkan perhatian lebih dari setiap komponen dan elemen bangsa.
Adakah arus besar yang sedang memaksakan kehendak dari kelompok tertentu yang berseberangan dengan Pemerintah untuk berkuasa? Apa motif yang melatarbelakangi peristiwa ini? Siapa yang design?
Merespon situasi dan peristiwa nasional yang disebutkan, Indonews sebagai wadah yang selalu konsern dan prihatin atas situasi dan kondisi sosial politik bangsa merasa terpanggil untuk membedah setiap peristiwa bangsa ini dari beragama sudut pandang.
Seminar Kebangsaan yang mengambil tema “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” bertempat di Balai Sarwono, Jl. Madrasah No. 14, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, (3/10/2019) menghadirkan para pembicara yang ahli di bidangnya.
Para ahli itu antara lain, analis Ekonomi Politik, Christianto Wibisono, Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini, Pengamat Sosial Politik dan Pegiat Media Sosial, Rudi S Kamri, dan Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono, Psikolog yang menangani teroris dan kaum Radikal, Kasandra, serta Pemimpin Redaksi Indonews, Asri Hadi selaku moderator acara.
Seminar ini juga dihadiri berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia ke depannya, para akademisi, aktivist, dan rekan-rekan media. Hadir juga founder yang juga Pemimpin Umum Indonews, Rio Sarwono di mana, dalam kesempatan itu, Ia memberikan kata sambutannya.
Dalam paparannya, pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri mengatakan kegaduhan yang terjaid selama ini ada tujuan khusus dari kelompok tertentu seperti mafia migas, kelompok bekas order baru dan lain sebagai berupaya melengserkan Jokowi dengan memanfaatkan letupan-letupan kecil ini.
"Saya menyarankan kepada Presiden agar membentuk tim untuk menyusun pasal-pasal ini untuk mendapatkan gambaran besar, sehingga presiden memperoleh gambaran utuh atas kasus dan kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini. Beruntungnya, para pengawal Jokowi cukup kuat mengawal pemerintahan ini, sehingga sampai saat ini pemerintah Jokowi masih aman terkendali," jelas Rudi S Kamri.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Christianto Wibisono. Ia mengatakan ada persengkokolan para elit dan politisi yang men-design aksi-aksi ini untuk mengulang kembali sejarah kelam masa lalu bangsa ini, rincinya sejarah 1966 dan 1968.
Menurutnya, skenario ini persis adalah daur ulang mirip penolakan laporan pertanggung jawaban Habibie yang berdampak pengunduran diri Habibie.
"Seperti penolakan BEM atas gesture Presiden menerima di Istana, Persis seperti kala Mayjen Soeharto menolak Presiden Sukarno ke Halim 1 Oktober 1965," jelas Christianto.
Sedangkan pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono dalam penjelasannya mengatakan masalah pokok soal koflik selama ini adalah terletak pada masalah komunikasi pada tim intelijen. Peran inteligen saat ini tidak kuat.
Soal kasus-kasus selama ini, ia mencotohkan bagaimana peran intelijen ketika Indonesia berkonflik dengan Vietnam yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang Indonesia di Vietnam. Kasusnya terselesaikan dengan senyap.