News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polemik APBD DKI Jakarta

Siapa William Aditya Sarana? Anggota DPRD DKI Termuda yang Bongkar Anggaran Aibon Rp 82 M

Penulis: Sri Juliati
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Siapa William Aditya Sarana? Anggota DPRD DKI Termuda yang Bongkar Anggaran Aibon Rp 82 M

"Tapi menurut saya politik lebih penting sih dalam kondisi bangsa seperti ini karena kita kekurangan politisi baik," kata dia.

5. Punya Harta Kekayaan Rp 1,58 Miliar

William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI. (KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI)

Dari LHKPN yang dilaporkan William Aditya Sarana per 13 Mei 2019, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.586.000.000.

Aset berupa kas dan setara kas menyumbang sebagian besar kekayaan William, yaitu sebesar Rp 1 miliar.

Sisanya, William memiliki aset berupa satu bidang tanah dan bangunan di Kota Depok senilai Rp 500 juta.

Ia juga memunyai mobil Toyota Yaris senilai Rp 80 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 6 juta.

William tidak memiliki sepeser pun utang.

6. Disentil Politikus Gerindra

Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Banyak orang kagum dengan keberanian William Aditya Sarana dalam membongkar kejanggalan pada rancangan KUA-PPAS.

Namun, aksinya ini justru membuat William disentil oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua di sela-sela rapat KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Politikus Gerindra itu menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

“Sebagai anggota dewan, kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi."

"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Inggard menyatakan, seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

"Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja."

"Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif."

"Nah, ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

7. Respons William Aditya Sarana

William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI. (KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI)

Tahu dirinya disentil oleh 'senior' di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengaku menerima nasihat tersebut.

“Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya yuniornya, saya terima nasihatnya. Saya harus banyak belajar dari beliau,” ujar William di DPRD, Kami (31/10/2019).

Ia mengatakan, memang sudah seharusnya rancangan anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta itu diketahui oleh publik.

William mengatakan, jika rancangan KUA-PPAS diunggah setelah pembahasan DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), ia mengkhawatirkan malah anggaran itu tidak akan diubah.

“Kalau upload saat semua sudah selesai, buat apa kita kritisi. Apalagi kalau sudah diketok, ngapain? Harusnya teriak ya sekarang,” ucap William, dikutip dari Kompas.com.

William pun menyinggung transparansi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama.

“Kalau soal transparansi itu harga mati karena saya tak mau bandingkan. Tapi gubernur sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah di-upload, saat pembahasan ini harusnya sudah ada di website,” katanya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Tribun Jakarta/Kurniawati Hasjanah) (Kompas.com/Cynthia Lova)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini