Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menyatakan diri mundur dari jabatannya.
Diduga, mundurnya dua pejabat yakni Kepala Bappeda DKI dan Kadisparbud DKI karena anggaran di dalam di dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga, keputusan dua pejabat Pemprov DKI itu menanggalkan jabatannya lantaran adanya tekanan dari Gubernur Anies Baswesdan akibat penyusunan anggaran yang berantakan.
Dijelaskan Gembong, seharusnya Anies tidak melimpahkan kesalahan-kesalahan dalam penyusanan anggaran ini kepada pihak lain.
Politisi senior ini menyebut, bila Anies mengetahui kesalahan dalam penganggaran, sebaiknya dicari solusinya.
"Ini kan membuat celah untuk konfrontasi dengan pihak lain. Kenapa tidak diperbaiki saja yang menjadi kekurangan, tidak menyalahkan orang lain," ujarnya.
"Kalau ini dilakukan pak Anies kan enggak tambah gaduh," tambahnya.
Terlebih, proses penganggaran sendiri sudah dilakukan sejak lama dan sebelum dibahas dengan anggota dewan telah dipresentasikan di depan sang Gubernur.
"Soal perencanaan ini kan bukan dilakukan sebulan-dua bulan. Sebelum mereka menyanpaikan ke DPRD pasti sudah dipresentasi kepada pimpinannya dulu," kata Gembong.
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.
Tak hanya Mahendra, Kepala Dinas Disparbud DKI Jakarta Edy Junaidi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri.
Edy Junaidi sendiri sempat menjadi sorotan setelah anggaran Rp 5 miliar untuk influenser terkuak.
Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warnaget.
Meski demikian, Edy Junaidi sempat menyebut telah menghapus anggaran itu sejak awal Oktober 2019.
"Awal Oktober, anggaran ini memang sudah kami hapus di dalam sistem," kata Edy, saat konferensi pers di area gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Kepala Bappeda dan Kadis Pariwisata Jakarta Kompak Mengundurkan Diri
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengunduran diri Kepala Bappeda ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balairung, komplek Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengaku terkejut dengan pengunduran diri Mahendra.
"Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai, ketika memberi kesempatan kepada yang lain ketika mementingkan organisasi diatas dirinya," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Sementara itu, dengan suara berat, Mahendra menyebut, dirinya mengundurkan diri agar kinerja Bappeda bisa ditingkatkan.
"Seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat ditingkatkan," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI.
Salah satunya soal anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.
Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.
Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.
"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.
"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?," tambahnya.
Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti anggaran pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 123,8 miliar.
"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).
Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.
"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Anggaran DKI jadi sorotan
Draf anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
Dengan suara berat dan raut muka sedih, Mahendra mengumumkan pengunduran dirinya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Ia menyebut, keputusannya ini lantaran tidak puas dengan kinerjanya menyusun anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2020.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Posisi baru Sri Mahendra
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan resmi melepas jabatannya.
Usai mengundurkan diri, Mehendra akan menduduki jabatan sebagai Widyaiswara.
Widyaiswara merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang.
Adapun tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah.
"Pak Mehendra akan kembali menjadi widyaiswara, seperti posisi beliau sebelumnya," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (1/11/2019).
Anies pun mengaku sangat menghormati keputusan Mahendra menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Bappeda ini.
"Terimakasih kepada pak Mahendra atas pengabdiannya. Insya Allah kami akan tetap bekerja sama di Pemprov DKI," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.
Kadis Pariwisata dan Kebudayana DKI mengundurkan diri
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaidi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 31 Oktober 2019 lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebut, selanjutnya Edy akan menjadi staf di Anjungan DKI Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
"Dia ingin jadi staf Anjungan DKI di TMII, dia ke sana minatnya," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Meski pengunduran diri Edy terkesan mendadak, Chadiri memastikan pengunduruan diri Kelapa Disparbud ini dilakukan atas kemauannya sendiri.
"Dia mengundurkan diri, siapa yang mau telan menekan?" ujarnya saat dikonfirmasi.
• Lepas Jabatan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Ini Posisi Baru Sri Mahendra Satria Wirawan
• Profesi Barista Dianggap Dapat Mengurangi Angka Pengangguran di Tangerang
• BERLANGSUNG Link Live Streaming Kalteng Putra Vs Persib Bandung: Maung Bandung Siap Tempur Curi Poin
• Halte TransJakarta Tosari Baru Diresmikan, Terintegrasi dengan Stasiun KRL Sudirman
• Pemprov DKI Jakarta Tetapkan UMP 2020 Rp 4,2 Juta, Ketua FBLP: Anies Baswedan Ingkar Janji
Sebelumnya, Edy Junaidi sempat menjadi sorotan setelah anggaran Rp 5 miliar untuk influencer terkuak.
Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warnaget.
Meski demikian, Edy Junaidi sempat menyebut telah menghapus anggaran itu sejak awal Oktober 2019.
"Awal Oktober, anggaran ini memang sudah kami hapus di dalam sistem," kata Edy, saat konferensi pers di area gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Ketua Fraksi PDIP Duga Kepala Bappeda dan Kadis Pariwisata Mundur Akibat Tekanan Anies Baswedan