Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelengarakan Konferensi Internasional ke-2 Ilmu Sosial atau The 2nd International Conference on Social Sciences (ICSS) di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ pada Jumat 5 November 2019.
Kali ini acara ini mengusung tema "Pemerintahan, Hubungan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan",
Beberapa subtema menarik dipaparkan dalam ICSS ke-2 2019, antara lain: Pemerintah, Politik, dan Hubungan Internasional; Kekuasaan, Demokrasi dan Pemilihan Umum; Kebijakan Publik, Administrasi, dan Pemerintahan; Komunikasi, Media Sosial dan Hiburan; Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial; Islam, Spiritualitas, dan Pembangunan; Pembangunan Lingkungan, Perumahan dan Keberlanjutan, dan sebagainya.
Konferensi yang dihadiri oleh presenter dan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara dengan berbagai bidang studi ini bertujuan untuk melihat lebih dekat tentang bagaimana pembangunan negara-negara di dunia harus membawa kesejahteraan dan kebaikan publik bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam berbagai aspek.
Baca: Kesebelasan Universitas Muhammadiyah Jakarta Juara Liga Mahasiswa Tingkat Nasional
Konferensi ini akan menciptakan ide-ide alternatif dan meningkatkan peluang untuk kolaborasi erat dan aliansi strategis terutama dalam penelitian ilmiah tentang reformasi konsep tata kelola menuju Pembangunan Berkelanjutan.
Ketua Pelaksana ICSS 2019, Dr Debby Affianty, S.IP, M.SI menyambut berbagai wawasan, hasil studi, atau studi literatur tentang topik konferensi. Menurutnya, pembahasan topik konferensi dibagi menjadi dua sesi di sesi pleno serta sesi paralel.
"Kami berharap ICSS ke-2 ini akan berfungsi sebagai tempat strategis bagi akademisi dan praktisi untuk terhubung dengan akademisi lain dan bidang studi lain sehingga mereka dapat menjalin studi kolaboratif dan interdisipliner," kata Debby dalam sambutannya.
Acara ini dibuka Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadyah Jakarta Dr. Endang Sulastri mewakili Rektor Univeritas Muhammadyah Jakarta. Dalam acara ini hadir keynote speaker Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan tiga pembicara ternama, yakni peneliti ilmu politik LIPI Prof (Ris) R. Siti Zuhro, PhD., guru besar Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim, dan President of Hayrat Foundation Representative of Turkey in Indonesia Dr (Cand). Cemal Şahin, Lc., MA., MM.
Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadyah Jakarta Dr. Endang Sulastri saat membuka acara menyampaikan sangat mengapresiasi adanya seminar Internasional ICSS 2019.
"Hasil seminar internasional ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tumpukan kertas saja namum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, harus dilakukan deseminasi dalam seminar internasional dan dipublikasikan sehingga memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara Arsul Sani dalam Keynote Speech mengatakan seminar internasional dalam ICSS 2019 yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta mampu melahirkan pemikiran-pemikiran dan sumbangan-sumbangan kepada MPR agar menjadi bahan kajian.
"Ada beberapa hal yang menjadi relevan pada seminar pagi ini, kalau kita bicara tentang Sustainable Development dalam konteks government, memang ini yang sebetulnya ingin dituju dan menjadi salah satu rekomendasi MPR, yaitu terkait dengan keinginan untuk memasukan kembali haluan Negara dalam UUD kita tentu karena ini Negara demokrasi," ujarnya.
"Ide dasar haluan Negara paling gampang analogikanya seperti “Jika kita ke Singapura atau bahkan ke Vietnam. Singapura ditahun 2050 – 2070 itu sudah tergambar visualisasi, visualisasi ini adalah hal-hal yang akan dicapai itulah yang disebut dengan haluan negara yaitu untuk memberikan arah bahwa tujuan kita itu kesana. Semoga para pembicara nanti bisa memberikan gambaran bagaimana Sustainable Developmnet dinegara mereka dilaksanakan."
Sementara Siti Zuhro dalam kesempatan ini banyak berbicara mengenai birokrasi. Menurutnya, birokrasi senantiasa menjadi tumpuan tarik menarik kepentingan politik. Birokrasi Indonesia adalah sumber masalah bagi demokrasi Indonesia.