Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menyatakan belum akan mengambil sikap terhadap rencana penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Media PA 212 Novel Bakmukmin saat ditanya apakah kemungkinan ada aksi dari PA 212 untuk menolak Ahok sebagai pimpinan BUMN.
"Sampai saat ini di PA 212 belum dibahas untuk masalah Ahok, karena ketum PA Ustadz Slamet Ma'rif masih di Riau untuk pelantikan korda PA 212 Riau," kata Novel kepada Tribunnews, Minggu (17/11/2019).
Dia juga memastikan PA 212 belum ada rencana untuk turun ke jalan menolak Ahok sebagai salah satu pimpinan BUMN.
"Besok kita gak ada agenda turun ke jalan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menjabat sebagai petinggi di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir sudah memastikan jika Ahok akan bergabung dengan BUMN mulai awal Desember mendatang.
Kabar ini bermula dari kedatangan Ahok di Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Ahok menyatakan bahwa dirinya diajak Erick Thohir untuk masuk dalam salah satu perusahaan BUMN.
Namun Ahok tidak mengungkapkan lebih jelas jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.
Pemerintah Jangan Paksakan
Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Novel Bamukmin juga meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai salah satu direktur utama di perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.
Salah satunya Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak Ahok menjadi bos PT Pertamina (Persero).
"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin salah satu perusahaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.
Airlangga Hartanto Sebut Ahok Perlu Mundur dari Parpol
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan Ahok perlu mundur dari partai politik jika akan menjabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, posisi komisaris di BUMN sebelumnya sudah banyak diisi oleh tokoh masyarakat dan hal itu bukan suatu hal baru.
Ia menambahkan jika menjadi komisaris akan mengelola dana perusahhan terkait.
"Kalau sudah duduk biasanya kader (parpol, red) akan mengundurkan diri dari partai politik."
"Seperti beberapa waktu lalu, ada tokoh Golkar menjadi komisaris dan di saat bersamaan, mereka juga mundur dari DPP," ungkapnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).
Ahok Tetap jadi Kader PDIP
Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan akan tetap menjadi anggota partai PDI-P jika nanti masuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya yang dilarang menduduki jabatan BUMN itu adalah pengurus partai dan anggota dewan.
"Kalau secara peraturan yang tidak boleh itu pengurus partai atau anggota dewan, sayakan hanya kader," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Jumat (13/11/2019).
Baca: Sederet Tokoh yang Tolak Ahok Masuk BUMN, Rizal Ramli Sebut Hanya Akan Tambah Masalah
Baca: Perjalanan Penuh Liku Ahok hingga Digadang jadi Bos BUMN, Kini Punya Harta Kekayaan Rp 25,6 Miliar
Baca: Ada Kelompok yang Menolak Ahok Pimpin BUMN, Buya Syafii Maarif: Biarkan Saja Jangan Dengar
Ia menambahkan jika PDI-P bukan partai terlarang sehingga dia masih akan tetap menjadi kader partai berlambang banteng tersebut.
Hal ini disampaikan mantan Gubernur DKI saat menghadiri acara di Sekolah IPEKA Puri Indah Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Ahok menegaskan akan tetap menjadi anggota PDI-P karena tidak melanggar peraturan.
"Saya setia sama PDI Perjuangan, anggota ya kan," ungkapnya.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Tolak Ahok
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero).
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan, Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Adapun bunyi sepanduk tersebut diantaranya:
"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!
Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh.
Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulut Kotor.
Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!
Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!
(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)