Baca tanpa iklan
"BPJS dan PJLP dengan UMP itu harus terpenuhi. Infrastruktur yang sedang dibangun, termasuk infrastruktur kebutuhan pokok, yaitu air juga harus dibangun," kata dia.
Selesai dibahas dalam rapat komisi, pembahasan anggaran DKI tahun 2020 akan dilanjutkan ke rapat badan anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Baca: Kisruh Anggaran, Massa Geruduk Balai Kota Tuntut Transparansi Hingga Minta Anies Mundur
APBD DKI harus disepakati oleh pihak dewan dan Pemprov sebelum tanggal 30 November 2019.
Jika tidak bisa diketuk palu sampai tenggat yang ditetapkan, anggota dewan dan kepala daerah terancam tak gajian hingga enam bulan ke depan.