Baca tanpa iklan
Seluruh honorarium Haryadi diminta dimasukkan ke kas daerah.
"Berapa yang double job? Selama dia double job tolong anggarannya dikembalikan ke kas daerah," kata Prasetio dalam rapat Banggar RAPBD 2020, Senin (9/12/2019) malam.
Katanya, dibanding memberikan jabatan ke anggota TGUPP, lebih baik posisi dewan pengawas RSUD diberikan ke para ASN yang kompeten.
Prasetio juga meminta Pemprov DKI mencopot anggota TGUPP yang tidak memiliki kinerja aktif. Hal ini dilakukan demi efisiensi, dan anggaran yang dialokasikan untuk gaji mereka tak terbuang percuma.
"Masih ada temen kita di ASN, tenaganya bisa dibutuhkan. Tolong itu dipakai," tegasnya.
Baca: Dikritik Oposisi, Anies Baswedan Klaim Kinerja TGUPP Efektif Jalankan Program Gubernur
Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah berjanji bakal mencopot jabatan anggota TGUPP yang rangkap.
Dirinya sadar TGUPP digaji lewat APBD yang notabene adalah uang rakyat Jakarta. Ia pun mengamini ada ketidakpantasan jika seseorang yang sama memangku dua jabatan dalam satu waktu. Diperparah dengan mendapat honor dari kedua jabatannya.
"Akan kami lakukan evaluasi. Misalnya double job pasti jadi catatan penting dan tidak akan terulang. Tidak enak sekali didengarnya orang menikmati dua kali honor dari APBD. Kita pastikan di drop," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI.