News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Banjir di Jakarta

Ketua MPR: Korban Banjir Tak Kenal Status Sosial, Jangan Saling Menyalahkan

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2020).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan musibah banjir yang menimpa berbagai daerah di Jabodetabek tak mengenal status sosial, ekonomi, suku, maupun golongan.

Musibah datang tanpa memilah dan memilih menimpa siapa, dari rakyat, tokoh publik, artis hingga pejabat bisa turut menjadi korban.

"Rumah saya di daerah Kemang yang ditempati putera saya, Dimas Soesatyo, yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga turut terkena musibah banjir. Hampir sepinggang orang dewasa merendam berbagai kendaraan hingga lainnya. Musibah banjir diawal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi," kata Bamsoet menanggapi rumahnya yang ikut menjadi korban banjir, Jumat (3/1/2020).

Baca: Jumlah Pengungsi di Jakarta Kian Berkurang, Dari 31 Ribu Kini Tinggal 12 Ribu Jiwa

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, siap-siap saja di tahun mendatang kejadian serupa akan kembali terulang.

"Pemerintah pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat. Jangan sampai pusat punya rencana tak didukung daerah," katanya.

Baca: DPR Minta Gubernur DKI Kebut Normalisasi Sungai

"Begitupun daerah punya rencana tak didukung pusat. Perencanaan bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tak perlu meributkan siapa yang paling berjasa, karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tak ingin kedepannya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah.

Jika perlu, seandainya ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa diumumkan langsung ke rakyat. Agar rakyat bisa memberikan penilaian.

"Berbagai kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat negara yang berwenang. Tinggal eksekusinya yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Karena itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja. Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa," pungkas Bamsoet.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini