Baca tanpa iklan
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, bersama Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
SK tersebut ditandatangani di atas materai Rp6.000 oleh Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik, Ketua DPW PKS Shakir Purnomo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.
Baca: Hanya Gerindra Umumkan Cawagub DKI yang Diusung, PKS: Kesannya Kami Enggak Kompak
Dengan usulan sosok baru, Gerindra yakin persoalan mandeknya pemilihan wakil gubernur DKI akan segera tuntas paling lambat awal bulan Februari 2020.
"Jadi kalau nggak ada halangan mungkin paling lambat awal bulan (Februari) selesai," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik.
Dikritik PSI
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Idris Ahmad menanggapi pengumuman dua nama cawagub DKI yang baru, yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis.
Dia mengkritisi seharusnya kedua nama tersebut melalui mekanisme fit and proper test secara terbuka.
Baca: Bursa Cawagub DKI: Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto Terdepak, Nurmansyah Lubis dan Riza Patria Masuk
“Memang adalah hak Gerindra dan PKS untuk mengusulkan nama calon Wakil Gubernur DKI, namun seharusnya prosesnya juga terbuka. Ini sudah berapa lama posisi Wagub kosong. Fraksi PSI DKI mendesak DPRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk dua nama yang diusulkan,” ujar Idris dalam keterangannya, Senin (20/1/2020).
Lebih lanjut Idris mengatakan bahwa publik berhak tahu seperti apa kualitas calon Wakil Gubernur yang diusulkan.
Fit and proper test secara terbuka menjadi cara yang masuk akal untuk menilai siapa yang layak untuk menjadi Wagub sebelum voting dimulai.
“Demi kualitas proses pemilihan Wagub, kami usulkan ada semacam public hearing secara live, di mana para kandidat menjelaskan latar belakang, visinya, dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat,” kata Idris.
Baca: Elite PKS: Nurmansyah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI Jakarta untuk Jaga Keuangan Pemprov