Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengambil sikap tegas dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan membantu mengawasi proses politik tersebut.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (21/1/2020), Arifin mengatakan agar aparat berwenang beserta media massa turut aktif dalam melakukan pengawasan berjalannya proses pemilihan pewaris posisi Sandiaga Uno tersebut.
"Tolong prosesnya diawasi, jadi kontes-kontes pemilihan wakil gubernur betul-betul berjalan fairplay."
"Termasuk aparat penegak hukum, KPK, dan media supaya proses demokrasi di DPRD betul-betul fairplay (adil)," ujar Arifin di Kantor DPW PKS Jakarta, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).
Kekhawatiran Arifin adalah terjadinya politik uang dalam proses tersebut.
"Pengawasan penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak ingin ada money politic, kita berharap yang terpilih memang terbaik," katanya.
Waktu proses pemilihan Wagub DKI juga menjadi perhatian Arifin.
Ia mengatakan apabila kursi Wagub kembali kosong dalam waktu lama, yang terkena dampaknya adalah masyarakat umum.
"Kita berharap teman-teman media, semua masyarakat DKI Jakarta dan juga semua kalangan yang ikut mensupport bagaimana proses ini bisa berjalan cepat. Sehingga tidak berjalan lama lagi," ujarnya
"Kita khawatir ini akan mengganggu kinerja Gubernur dan pelayanan publik. Karena orientasi kita kepentingan publik kalau kita menunda proses pemilihan Cawagub lagi," tambah Arifin.
Sebelumnya diberitakan, ada dua nama yang diusulkan oleh Gerindra dan PKS untuk mengisi kekosongan kursi Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno sejak 10 Agustus 2018.