DPRD DKI Berani Keluarkan Biaya Besar untuk Desain Revitalisasi Monas

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI meminta perancang desain interior Tugu Monas menyontoh rancangan terbaik yang sudah terbukti dan diakui dunia.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan pihak dewan berani mengeluarkan anggaran besar demi hal tersebut.

Sebab ia berpandangan merancang desain untuk ikon negara sudah sepatutnya tak perlu mempertimbangkan soal dana, apalagi irit-iritan.

Baca: Tanggapi Kabar Ayahnya Akan Menikah, Putri Delina Buka Suara Soal Sosok Calon Istri Sule

Baca: Dua Mantan Direksi Jiwasraya Diduga Berinvestasi Ratusan Miliar Rupiah Untuk Sebuah Kafe di Jaksel

"Contoh yang terbaik. Nanti membangunnya Detail Engineering Design (DED) yang benar kita berani mengeluarkan biaya besar. Jangan mengubah karena (pertimbangan) demi ngirit biaya," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Politikus Demokrat ini menyarankan pihak pemenang sayembara desain Monas berkonsultasi dengan mereka yang paham dan mengerti akan sejarah.

Alasannya supaya revitalisasi yang dirancang semakin menonjolkan sejarah Indonesia sejak masa perjuangan hingga merdeka.

"Kalau perlu tanya sama orang yang ngerti jangan sampai kita melihat lintasan sejarah Indonesia ternyata keliru," ungkap Ferrial.

Baca: Muncul Gurat Merah Akibat Pemutih Ilegal, Psikolog Sebut Hal Ini yang Buat Konsumen Mudah Tergiur

Sebagaimana diketahui, pemenang sayembara desain kawasan Monas adalah Deddy Wahjudi, serta PT Labo Indonesia dan PT Titik Garis Bidang.

Pada Rabu (12/2) siang mereka mempresentasikan desain rancangannya di hadapan Komisi D DPRD DKI.

Mereka menjelaskan ada perubahan pada sejumlah aspek meliputi tematik fungsi ruang, alur diorama sejarah, serta beberapa sudut yang lebih modern.

Adapun, biaya anggaran revitalisasi Monas diperkirakan mencapai Rp114 miliar. Anggaran tersebut diajukan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta.

Anggaran itu tercantum dalam KUA-PPAS DKI tahun 2020 dan sudah mendapat persetujuan oleh komisi D DPRD DKI.