Menurut Saefullah, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies selalu berupaya mengantisipasi banjir.
Caranya dengan mengeruk got, saluran penghubung, kali, sungai, hingga waduk.
Pengerukan itu, kata Saefullah, akan lebih digencarkan tahun ini.
"Di akhir 2020 ini, arahan Pak Gubernur itu akan kami lakukan pengerukan untuk persiapan beberapa tahun ke depan," kata Saefullah.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, memiliki manajemen yang baik untuk mengatasi banjir.
Pemprov DKI tidak pernah menetapkan status darurat banjir di Jakarta.
"Yang perlu diingat, kami tidak pernah menetapkan keadaan darurat."
"Artinya apa? Kami bisa mengelola dan manajemen barokah yang dikeluarkan melalui hujan ini kami manage dengan baik."
"Enggak perlu keadaan darurat, semua kami kerjakan," ujar dia.
Pernyataan Sekda Menyakiti Hati
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta turut berkomentar atas pernyataan Saefullah.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana menilai pernyataan Sekda tersebut tak berempati.
Terutama kepada masyarakat yang menjadi korban banjir.
"Pernyataan Pak Sekda itu menyakitkan hati rakyat Jakarta yang terkena banjir," ucap Justin saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/2/2020).