Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari ormas Islam gabungan di depan Kedutaan Besar India, Jakarta Selatan selepas salat Jumat (6/3/2020).
Diketahui, ormas Islam itu adalah Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), GNPF-Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI). Mereka memprotes aksi diskriminasi dan persekusi umat Islam di India.
Baca: Usut Penyebaran Data Pribadi Pasien Corona, Polri : Harus Ada Laporan dari Korban
Baca: Satu Bulan Kerja, Sopir di Bintaro Kerap Dipukul dan Ditendang hingga Trauma, Begini Pengakuannya
Nantinya, Fahri menyebut, pihaknya menyiapkan tiga rekayasa lalu lintas akibat adanya aksi unjuk rasa tersebut. Namun, rekayasa lalin itu masih bersifat situasional.
"Jadi itu masih sifatnya masih situasional ya," kata Fahri kepada awak media, Jumat (6/3/2020).
Berikut rute-rute rekayasa lalu lintas di sekitar Kedubes India yang sudah disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:
1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran atau belok ke kanan Jalan Mampang Prapatan.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Mampang Prapatan tepatnya di underpass Mampang yang akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said dibelokkan ke kiri ke Jalan Gatot Subroto arah Semanggi.
3. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Semanggi yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diputar balikkan di kolong layang Kuningan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran.
Seperti diwartakan sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), GNPF-Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI) bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Kedubes India pada Jumat (6/3/2020) mendatang. Mereka menuntut Kedubes India ditutup oleh pemerintah Indonesia.
Ketua Media Center PA 212 Novel Bakmukmin mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman atas persekusi massal kaum muslim India oleh kelompok ekstrimis Hindu di India.
"Benar ada aksi di sana. Kami meminta pemerintah untuk segera menutup kedutaan besar India karena telah melakukan pembantaian Muslim di India," kata Novel kepada Tribunnews.com, Sabtu (29/2/2020).
Ia juga menuntut pemerintahan India untuk segera menarik UU Kewarganegaraan yang telah disahkan pada Desember 2019 lalu.