Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wabah virus corona (covid-19) telah menjadi bencana kemanusiaan yang menelan banyak korban.
Namun wabah virus corona bukan hanya tantangan penyakit saja, Indonesia.yang telah menerapkan kebijakan social distancing ternyata tidak berjalan mulus
Wabah virus corona dan social distancing menimbulkan persoalan baru yakni penyakit sosial seperti maraknya hoaks dan ketegangan sosial di masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dari bencana corona.
Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Devie Rahmawati,S.Sos., M.Hum mengatakan bahwa perlu kerjasama dari para tokoh masyarakat (aparat negara, tokoh agama, politisi, professional korporat, hingga para pengajar di berbagai jenjang pendidikan), untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya melakukan physical distancing sehingga masyarakat dapat terhindar dari serangan virus Corona.
“Belajar dari event politik terdahulu, dimana banyaknya beredar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawaban, yang kemudian berujung pada konflik individual bahkan sosial, maka situasi ini tidak boleh berulang lagi di masa-masa darurat corona. Mengingat, pandemi Covid telah membuat banyak jatuh korban jiwa. Untuk itu, para tokoh masyarakat seyogyanya dapat menjadi kiblat dan kompas bagi penyampaian informasi yang positif, konstruktif dan empiris berdasarkan data-data yang benar," ungkap Devie Rahmawati, Kamis (26/3/2020).
Secara sosial, masyarakat kita dikatakan Devie Rahmawati memiliki karakter patron klien, dimana masyarakat yang berada di hirarki sosial tertinggi (sosok individu yang terkenal/kaya raya/ berasal dari keturunan bangsawan/ pendidik), memiliki kekuatan untuk didengarkan oleh masyarakat luas.
"Oleh karenanya, diharapkan para patron (tokoh) di masyarakat tidak menyampaikan informasi hoax bahkan pernyataan yang menyesatkan. Caranya mudah, para patron ini harus merujuk pada satu informasi yang akurat yaitu yang berasal dari pemerintah,” kata Devie, penerima Australia Awards 2019.
Sebagai patron, Devie mengaku tentu saja, tidak cukup hanya sekedar menyampaikan pernyataan, tetapi dibutuhkan aksi nyata berupa tetap tinggal di rumah, lalu tidak lagi menghadiri atau bahkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah besar.
“Para patron tersebut juga diharapkan proaktif untuk memoderasi arus lalu lintas informasi di berbagai saluran seperti WA/Instagram/Facebook/Twitter dan sebagainya. Para tokoh harus selalu siap melakukan koreksi ketika sebuah informasi yang diteruskan oleh masyarakat ternyata belum valid atau bahkan tidak ilmiah. Mengingat studi – studi ilmiah menunjukkan ketika dalam sebuah kelompok, ada minimal satu orang saja yang berani mengkoreksi sebuah mis maupun disinformasi, maka hal tersebut cukup membuat anggota kelompok lainnya untuk tidak berani mengirimkan informasi yang tidak benar ke orang lain,” ujar Devie penerima beasiswa DAAD dan Beasiswa Training Literasi Digital oleh Google dan Facebook 2019.
Devie mengatakan pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan ToT terhadap para tokoh, agar mereka mampu menjadi agen kebenaran. Tidak hanya itu sosialisasi bahwa menyampaikan informasi bohong juga dapat memiliki dampak pidana (UU ITE), harus terus menerus dikomunikasikan.
"Mengingat banyak individu yang menyebarkan hoaks sebenarnya bukan karena mereka secara sistematis ingin menebarkan kebohongan, namun karena semangat ingin berbagi dan menjadi pahlawan informasi bagi orang lain,” tutur Devie.
Mengapa Sulit Sekali mendorong Publik Menahan Diri di Rumah?
Kampanye social distancing yang didengung-dengungkan untuk memastikan penyebaran virus corona terhenti, tidak sepenuhnya berhasil. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia.
“Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa misalnya, juga merasakan kesulitan yang besar untuk mengendalikan masyarakatnya untuk tidak melakukan aktivitas sosial bersama-sama di ruang public,” tutur Devie yang menyelesaikan program Doktornya di Unpad & Swansea University, UK
Dalam konteks Indonesia ada tiga faktor yang menyebabkan kampanye ini tidak sepenuhnya diikuti oleh masyarakat yaitu faktor Sosial, Kultural dan Spiritual.
"Secara sosial, masyarakat Indonesia memang masyarakat komunal, yang kepentingan sosial berada di atas kepentingan individual. Ini yang membuat, secara fisik pun, kedekatan sosial menjadi ruh bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Oleh karenanya istilah social distancing, akan membuat masyarakat kita berpeluang menjadi “terasing” (sendiri) karena ini berarti melukai hakikat masyarakat timur yang sangat komunal.
“Saya melihat physical distancing menjadi lebih relevan. Karena hanya fisiknya yang berjarak, namun komunikasi sosial dapat terus dilangsungkan melalui berbagai saluran,” papar Devie, yang juga seorang peneliti isu-isu sosial dan digital.