Baca tanpa iklan
"Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," pungkasnya.
Pernyataan Sri Mulyani soal Anies
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai anggaran untuk menangani pandemi corona atau Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.
"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan meng-cover 1,1 juta warganya. Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.
Baca: YLKI Kritik Kebijakan Menhub Budi Karya yang Melonggarkan Larangan Mudik
Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako dengan menggunakan data Kementerian Sosial.
"Pasti ada masalah (data) error, namun itu sudah relatif siap. Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," kata Sri Mulyani.
Selain itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.
"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya dibawah 10 juta orang," pungkasnya.