Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi PKS Chairul Anwar menegaskan, agar pemerintah menentukan kondisi New Normal harus berdasarkan indikator epidemi yang ada selama ini, bukan berdasarkan batasan waktu atau penetapan waktu tertentu.
Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang memastikan pembukaan mal pada bulan Juni ini.
"Kami menegaskan agar pemerintah memberlakukan kondisi New Normal harus berdasarkan indikator epidemi bukan berdasarkan batasan waktu. Kami menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agus Suparmanto yang mengatakan bahwa mal pasti akan buka pada bulan Juni tanpa ada alasan Indikator Epidemi yang mendasari pernyataan itu," kata Chairul melalui keterangan yang diterima wartawan, Selasa (2/6/2020).
Baca: Anaknya Resmi Dapat Buku Nikah, Ayah Zaskia Gotik Kenang Perkenalannya dengan Sirajuddin Mahmud
Menurut Chairul, Menteri Perdagangan harus mengikuti apa yang menjadi imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan bahaya potensi wabah Corona gelombang kedua.
"Pak Agus harus memperhatikan imbauan Pak Jokowi yang mengingatkan akan bahaya potensi Corona gelombang ke-2. Memastikan pembukaan mal bulan Juni tanpa mendasarkan pada Indikator epidemi menurut saya merupakan tindakan yang berpotensi mengahadirkan wabah Corona gelombang 2. Karena otomatis akan ada potensi kerumunan yang menyebabkan menularan baru," ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengingatkan pemerintah bahwa Organisasi kesehatan Dunia WHO telah menetapkan beberapa syarat penerapan new normal.
Di antara syarat utamanya adalah adanya pembuktian bahwa transmisi Covid-19 telah terkendali.
Namun, hingga kini penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah masih menunjukkan angka yang signifikan.
Karena itu, Chairul berharap agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan New Normal.
Baca: Tak Ingin Kasus George Floyd Terulang, Paul Pogba Serukan Tindak Rasisme Dihentikan Total
Pemerintah diminta berkonsultasi dengan para pakar dari bebagai perguruan tinggi dan organisasi profesi demi keselamatan masyarakat.
"Kami mengimbau agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan keadaan New Normal, pemerintah harus melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan juga organisasi profesi," kata dia.
"Karena kalau pemerintah salah langkah dalam menangani Covid-19 ini maka yang terjadi adalah lebih terpuruknya lagi kondisi bangsa kita baik dari segi ekonomi dan keselamatan warga masyarakat," ujarnya.