Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Habib Rizieq Shihab mengkritik pemerintah soal pembuatan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurutnya, penyusunan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dan DPR RI mirip pembuatan kuitansi warung kopi.
"Indonesia bikin UU namanya Omnibus Law, niatnya sih bagus katanya. Untuk permudah dan perlancar dunia usaha, untuk ringkasan lebih dari 70 UU dalam satu UU saja, katanya," ucapnya, Sabtu (14/11/2020).
"Sikap kita bagaimana? Kalau untuk kebaikan ya enggak masalah. Tapi proses UU ini lucu," sambungnya.
Baca juga: Begini Reaksi Habib Rizieq Ketika Prajurit TNI Kena Hukuman Karena Sambut Kepulangannya
FOLLOW JUGA:
Sebelum menyusun UU, Rizieq menyebut, seharusnya pemerintah dan DPR mengundang seluruh elemen masyarakat untuk berdialog.
Kemudian, setelah mendapat banyak masukan, DPR bisa merapatkannya di Badan Legislasi (Baleg) untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.
Baca juga: Sule dan Nathalie Nolscher Menikah Sore Nanti, Ditayangkan Langsung & Dimeriahkan Raffi Ahmad
"Enggak bisa sewenang-wenang (membuat UU) karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai," ujarnya dalam acara Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pentolan FPI ini pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pasalnya, jumlah halaman dalam draf UU tersebut kerap berubah-ubah.
"Dari 800 halaman jadi 900-an, kemudian naik jadi seribuan. Dari seribu turun lagi 812, dari 812 naik lagi jadi seribu sekian. Ini lagi bikin UU atau kuitansi warung kopi?," kata dia.
Tak hanya itu, Habib Rizieq menyatakan, pemerintah dan DPR tak memahami sepenuhnya isi dari UU yang baru disahkan itu.
"Kalau sekarang UU jadi 1.000 halaman ya enggak apa-apa, tapi baca, sampai mulutnya berbusa ya baca," tuturnya.
Penjelasan Baleg DPR
Pro dan kontra mengenai keberadaan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law terus bergulir.
Penolakan mengenai aturan tersebut juga terus bermunculan melalui banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan banyak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum miskin kota hingga buruh.
Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo justru keberadaan Omnibus Law membuat Indonesia selangkah lebih maju ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Kalau Omnibus Law tidak segera disahkan kata Firman, Indonesia akan ketinggalan jauh dari Thailand dan Malaysia.
"Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," kata Firman dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin (26/10/2020).
"Oleh karena itu kemarin adanya salah seorang anggota parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh," tambahnya.
Undang-undang yang belakangan berubah-ubah terus jumlah halamannya tersebut lanjut Firman juga bisa menjadi solusi dalam menghadapi sulitnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19.
Tidak hanya bagi investor, UU Ciptaker dibuat untuk menguntungkan tenaga kerja.
Sebab di masa pandemi Covid-19 ini, Indonesia mengalami dampak buruk dari segi sektor ekonomi.
Ribuan orang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Perusahaan yang harus tutup entah sudah berapa banyak. Sehingga adanya UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab permasalahan tersebut.
"UU ini sangat urgent dalam menghadapi ekonomi global di tambah pandemi Covid-19 sekarang ini. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini menjadi efek domino ke nasional kita," ujar Firman.
Lebih jauh Politikus Partai Golkar ini mengatakan adanya UU Cipta Kerja ini akan membuka lapangan pekerjaan yang besar.
Sebab orang akan mudah melakukan investasi di Indonesia.
"Ini yang menjadi dasar utama kita. Ini menjadi sebuah kebutuhan hukum di mana untuk lapangan kerja bisa diciptakan ketika kita juga bisa menarik investasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.
Menurut Firman, setiap tahunnya terdapat 2.9 juta angkatan kerja baru. Kemudian juga terdapat 3.5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Belum lagi jumlah pengangguran yang mencapai Rp 6.9 juta orang.
"Kalau tidak ada investasi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Indonesia penduduknya jumlahnya besar dan negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Ya rakyatnya mau kerja di mana?. Logika berpikirnya kita bawa ke situ," ujarnya.
Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu berbelit-belit dalam mengurus perizinan usaha.
Sehingga adanya UU Cipta Kerja ini adalah menderhanakan regulasi yang berbeli-belit. Itulah pemerintah hadir bagi masyarakat dengan adanya UU tersebut.
"Kita sudah over regulasi kita dan harus ada penyederhanaan. Ini terobosan yang pertama kali kita lakukan. Jadi ini memang sebuah keberanian untuk metode Omnibus Law ini," ujarnya.
Adanya UU Cipta Kerja ini bukan hanya menguntungkan pengusaha. Tetap ikut membantu meningkatkan perekonomian nasional.
"Kan begini negara bisa tegak ketika ekonominya kuat. Kalau ekonominya terpuruk maka negara ikut terpuruk. Jadi nantinya akan ada penerimaan lapangan kerja terbesar dari perusahaan yang kecil menengah dan yang besar," tuturnya.
Firman menyebut, masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sebenarnya tidak melihat secara utuh mengenai Omnibus Law tersebut. Sehingga langkah pemerintah memang sudah tepat adanya UU Cipta Kerja ini.
"Jangan negara itu disetir oleh kelompok-kelompok itu. Ini negara. Kalau bahasa premannya memang siapa elu," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Kritik Pemerintah Soal Omnibus Law, Habib Rizieq: Buat UU Apa Kuitansi Warung Kopi?