Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 6 laskar FPI tewas dalam baku tembak di tol Jakarta –Cikampek dengan Polisi.
Hal tersebut membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Presiden Jokowi membentuk lagi Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Anwar Abbas mengatakan berbicara hukum maka perlu juga bicara tentang kepastian hukum, keadilan hukum dan kemashlahatan umat.
Tapi dalam hal yang terkait dengan perbedaan pandangan dan pendapat tentang negara dan pengelolaannya ia mengimbau pada pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan tindakan hukum.
“Hendaknya pemerintah jangan cepat-cepat melakukan pendekatan hukum dan atau security approach, tapi sebaiknya kita melakukan pendekatan dialog dan musyawarah dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dan rujukan utama kita,” kata Anwar Abbas lewat pesan singkat, Senin (7/12/2020).
Menurutnya gagasan presiden Jokowi tentang Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang pernah digagas dalam periode pertama kepemimpinannya sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk diaktifkan kembali.
Baca juga: Polri Bakal Jemput Paksa Rizieq Shihab Jika Tak Penuhi Panggilan Ketiga
Hal tersebut baik untuk melakukan dialog soal perbedaan pandangan dan pendapat diantara elemen dan kelompok masyarakat.
“Seperti yang ada saat ini seperti dengan habib Rizieq Shihab misalnya maka hal itu akan bisa kita selesaikan dengan baik-baik, karena masing-masing pihak seperti kita ketahui biasanya berbeda dalam satu masalah karena berbedanya informasi , kepentingan dan sudut pandang,” lanjutnya.
Lewat DKN tersebut sejumlah pihak bisa menyamakan persepsi dan pandangannya tentang suatu masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan DKN, diharapkan semua akan bisa menemukan solusi yang tepat dan terbaik bagi bangsa dan negara.
Sehingga, negeri ini aman tentram dan damai, semua pihak dapat mengatasi semua masalah yang kita hadapi secara bersama-sama.
“Apalagi kita sedang menghadapi masalah covid 19 dan masalah ekonomi yang sangat berat yang kita hadapi saat ini,” ujar Anwar Abbas.
“Untuk mengatasinya jelas sangat diperlukan persatuan dan kesatuan yang kuat dari kita semua sebagai warga bangsa,” lanjutnya.