Baca tanpa iklan
Menanggapi keluhan pedagang ini Ketua Fraksi PKB DPR Ahmad Syamsurijal mengaku prihatin atas tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para pedagang Warteg.
Menurutnya Pandemi Covid-19 benar-benar memberikan pukulan hebat bagi laju roda ekonomi di tanah air.
“Kami tentu sangat prihatin dengan kondisi yang bapak-ibu alami, kami akan berusaha semaksimal mungkin melalui anggota kami di Alat Kelengkapan DPR untuk menyampaikan persoalan bapak ibu ke pihak terkait,” katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan sangat memahami aspirasi dari para pedagang Warteg.
Menurutnya pihaknya melalui Komisi XI akan mendorong agar Program Pemulihan Ekonomi kedepan tidak hanya menyasar usaha besar tetapi juga kluster UMKM termasuk para pedagang Warteg.
“Kami sangat memahami aspirasi dari warga warteg, kami mencoba untuk mendorong agar PEN kedepan tidak hanya menyasar usaha besar tapi juga UMKM termasuk warteg,” katanya.
Dia menyarankan agar paguyupan Warteg seperti Pandawa Karta memiliki entitas keuangan bersama yang bisa mengakses kredit ke lembaga keuangan dengan margin bunga rendah.
Hal itu akan memudahkan para pedagang warteg untuk mengakses modal sehingga memungkinkan mereka tetap bertahan dalam kondisi sulit seperti saat ini.
“Akan lebih baik jika teman-teman warteg punya Lembaga keuangan yang bisa mengakses kredit ke Lembaga keuangan dengan margin bunga tipis,” katanya.
Anggota Komisi VI Nasim Khan mengatakan memang ada potensi ketidatepatan penyaluran bantuan modal dalam skema PEN untuk UMKM.
Dirinya bahkan pernah menanyakan hal tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UMKM yang menjadi mitra Komisi VI.
Menurutnya masukan dari pelaku UMKM seperti para pedagang warteg akan menjadi bahan bagi dirinya untuk melakukan komunikasi ke Kemenkop UMKM.
“Kami tentu berharap agar para pedagang Warteg masuk skema PEN untuk UMKM, namun ternyata mereka mengaku kesulitan mengakses sehingga Sebagian dari mereka harus gulung tikar. Ini akan kami sampaikan ke Kementerian yang menjadi mitra kami,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan akan mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk mengubah skema penyaluran Bansos.