Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI langsung merespon nilai E yang diberikan pemerintah pusat terhadap penanganan Covid-19 di ibu kota.
Orang nomor dua di DKI Jakarta ini mengaku akan segera melakukan evaluasi.
"Semuanya nanti akan kami evaluasi," ucapnya singkat, Kamis (27/5/2021).
Politisi Gerindra ini tak mau terlalu banyak mengomentari penilaian yang diberikan oleh pemerintah pusat ini.
Sebab, dirinya belum mengetahui apa yang menjadi dasar pemerintah pusat memberikan nilai buruk terhadap penanganan Covid-19 di DKI.
"Nanti kami akan cek kembali apa yang menjadi dasarnya," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta.
Wagub DKI Klaim Sudah Kerja Maksimal, Angka Kesembuhan Meningkat, Angka Kematian Menurun
Walau demikian, Ahmad Riza Patria memastikan, pihaknya telah bekerja maksimal dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah melanda sejak tahun lalu.
Hal ini bisa dilihat dari angka kesembuhan yang terus meningkat dan angka kematian juga terus menurun.
"Prinsipnya kami terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana, kemudian tenaga kesehatan juga kami tambah terus," tuturnya.
Baca juga: Kejati Banten Tahan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Masker KN95, Bagaimana Nasib Kadinkesnya ?
Sebagai informasi, angka kesembuhan Covid-19 di DKI saat ini berada di angka 95,7 persen dan angka kematian di kisaran 1,7 persen.
Kedua angka ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, dimana tingkat kesembuhan berada di angka 91,7 persen dan angka kematian 2,8 persen.
"Prinsipnya kami Pemprov DKI terkait Covid terus berusaha memberikan dukungan, bantuan, partisipasi, kontribusi agar kita bisa dapat mengurangi, menurunkan, penyebaran Covid," kata Ahmad Riza Patria.
Nilai dari Kemenkes untuk DKI Jakarta
Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi nilai E atau yang terburuk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kualitas pengendalian pandemi Covid-19 selama pekan epidemiologi ke-20, yakni 16-22 Mei 2021.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebutkan, penilaian kualitas pengendalian pandemi itu berdasarkan tingkat laju penularan dan kapasitas respons layanan kesehatan di setiap daerah.
"Ada beberapa daerah yang masuk ke kategori D, ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih di C artinya tidak terlalu bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante, Kamis (27/5/2021), dikutip Antara.
Baca juga: Keluarga Sabar Tunggu Hasil Autopsi Trio, Pemuda yang Meninggal Usai Vaksin AstraZeneca
Dante menyampaikan itu saat memberi keterangan dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara virtual.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Dante menerangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kapasitas respons yang paling buruk jika dibandingkan dengan daerah lain.
"Atas rekomendasi tersebut, masih banyak yang dalam kondisi terkendali, kecuali DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation rate (keterisian)-nya sudah mulai meningkat dan kasus tracing-nya juga tidak terlalu baik," ujar dia.
Seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Bogor
Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Jawa Barat serta kepala daerah di Jawa Barat dan Forum Komunikasi Pimpimpinan Daerah (Forkompinda) Jawa Barat ke Istana Bogor, Kamis (27/5/2021).
Hampir selama satu jam , para kepala daerah dan wilayah itu mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ada beberapa point arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Arahan yang diberikan Presiden Jokowi diantaranya adalah meminta agar kepala daerah se-Jawa Barat beserta Forkompinda untuk fokus mempelajari data-data indikator parameter yang ada agar tidak lengah dalam menghadapi Covid-19.
"Jadi semua kepala daerah harus hafal angka BOR (bed ocupansi ratio), Positiy rate, semuanya dan sekali lagi pak presiden mengingatkan antisipasi jangan sampai ada ledakan seperti di India," katanya.
Presiden juga meminta agar kepala daerah mempelajari kurva di masing-masing kota agar angka kesembuhan dinaikan.
Saat ini kata Bima tingkat kesembuah pasien Covid-19 di Jawa Barat berjumlah 89 persen sedangkan nasional berada diangka 91.
"Masih ada di bawah sedikit dari nasional, jadi Kalau angka kesembuhan ga tinggi, berarti ada yang salah dengan obat-obatannya," katanya.
Untuk penanganan Covid-19 kepala dearah kata Bima diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan penaganan secara mikro dengan mempelajari angka-angka kesembuhan dan lainnya.
Sedangkan untuk pencegahan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan fokus terhadap vaksinasi lansia.
Namun kata Bima di Kota Bogor vaksinasi terhadap lansia terkendala dari kemauan para lansia di vaksin.
"Presiden juga minta kepada Menkes agar vaksin di Jabodetabek jadi diprioriaskan yang interaksinya kuat dengan Jakarta agar diprioritaskan bgitu, yang kedua adalah ekonomi presiden menargetkan kuartal kedua ekonomi tumbuh 7 persen," ujarnya.
Klaster Lebaran Bermunculan Setelah Idulfitri, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Tembus 10.000 Orang
Dua pekan usai hari raya Lebaran Idulfitri, kasus Covid-19 di DKI Jakarta mulai mengalami tren peningkatan.
Hal ini terlihat dari jumlah kasus aktif Covid-19 yang terus meningkat pada beberapa hari terakhir ini.
Adapun kasus aktif merupakan akumulasi jumlah pasien Covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit dan warga terpapar yang sedang melakukan isolasi.
Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan, ada 7.585 pasien Covid-19 pada 13 Mei 2021 atau tepat saat Idulfitri 1442 Hijriah.
Kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 10.560 kasus aktif pada Rabu (26/5/2021) kemarin.
Artinya, ada penambahan kasus aktif sebanyak 2.975 kasus hanya dalam dua pekan terakhir ini.
Peningkatan angka kasus ini pun sejalan dengan mulai bermunculannya klaster Lebaran di ibu kota.
Kasus terparah terjadi di RT 03 RW 03, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, dengan jumlah 104 orang warga terpapar Covid-19.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, klaster di Cilangkap ini muncul akibat tradisi silaturahmi yang dilakukan warga.
"Kasus Covid-19 yang ditemukan di Cipayung sementara diduga akibat warga yang melakukan kunjungan silaturahmi lebaran," ucapnya, Sabtu (22/5/2021).
Politisi Gerindra ini pun menyayangkan munculnya klaster lebaran di wilayah tersebut.
Pasalnya, sudah jauh-jauh hari mengingatkan warga untuk tidak melakukan kontak fisik saat bersilaturahmi.
"Pemerintah sudah sampaikan untuk tidak mudik, tidak melakukan silaturahmi, open house, kunjungan lebaran, kunjungan atau menerima tamu selama lebaran, karena berpotensi terjadinya penyebaran," ujarnya.
Namun, nyatanya banyak warga yang tak mengindahkan imbauan dari pemerintah untuk tidak kontak fisik.
Padahal, kata Ahmad Riza Patria, silaturahmi masih bisa tetap dijaga lewat sambungan telepon atau internet.
"Terbukti bagi warga yang melakukan kunjungan silaturahmi terjadi kontak dan akhirnya terjadi penularan," kata dia.
Klaster Lebaran Mulai Bermunculan di DKI, Wagub Ariza: Kami Sudah Imbau
Klaster Lebaran mulai bermunculan di ibu kota, tren peningkatan kasus pun mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir ini.
Kasus terbanyak ditemukan di RT 03 RW 03, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dengan jumlah warga terinfeksi Covid-19 mencapai 104 orang.
Teranyar, muncul juga klaster lebaran di RT 04 RW 02, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan jumlah 13 warga terpapar virus corona.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun tak mengelak dan mengakui banyak bermunculan klaster baru penularan Covid-19 di ibu kota.
"Beberapa tempat itu memang salah satunya disebabkan oleh silaturahmi Idulfitri," ucapnya, Rabu (26/5/2021).
Baca juga: Alasan Dibalik Pengaman Ondel-ondel Dilarang Masuk Permukiman RT 004 RW 001 Tanjung Barat
Politisi Gerindra ini menuturkan, Pemprov DKI sebetulnya sudah jauh-jauh hari mengingatkan warga untuk mengantisipasi munculnya klaster lebaran ini.
Warga pun diminta untuk tidak melakukan kontak fisik dan diimbau bersilaturahmi secara virtual lewat sambungan telepon.
Namun, imbauan itu rupanya tak digubris oleh masyarakat yang tetap nekat melakukan silaturahmi dengan cara kontak fisik saat lebaran.
"Kami sudah minta kalau kita lakukan silaturahmi secara virtual/online/daring saja. Tidak perlu berkunjung ke satu rumah lainnya," ujarnya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan.
"Tapi, masih ada beberapa, termasuk di DKI yang melakukan dan akhirnya kita lihat seperti yang terjadi di Cilangkap," tambahnya menjelaskan.
Guna mencegah kasus Covid-19 terus meluas, Pemprov DKI langsung memperketat pengawasan di daerah-daerah itu.
Micro Lockdown dengan skala di tingkat RT pun diterapkan di wilayah-wilayah dengan angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi.
"Pemantauan dan pengawasan terus kami lakukan bersama ormas dan sebagainya, agar masyarakat melakukan protokol kesehatan dan segera melaporkan, termasuk puskesmas keliling melakukan rapid antigen," tuturnya. (tribun network/thf/TribunJakarta.com)