Baca tanpa iklan
Salah satu Ulama terkemuka di Banten, KH. Enting Abdul Karim menegaskan, tindakan korupsi dari pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus diperangi. Karena hal itu telah merugikan masyarakt.
"Kalau yang jelas model kami mah penegakan hukum kepada koruptor harus, itu uang rakyat jangan macam-macam, kualat nantinya," kata Enting, saat dihubungi secara terpisah.
Namun di sisi lain, Enting meminta kasus ini jangan dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Terlebih pada kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes). Dalam hal ini, pihaknya merasa banyak yang menyudutkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
"Tetapi kasus yang ada jangan dipolitisir. Karena yang saya lihat FSPP jadi korban dipolitisir semua. Ini malah dikorbankan oleh oknum. Kalau penegakan korupsinya hayu, siapa yang terlibat harus ditegaskan, jangan mendiskreditkan ke lembaga lain, ya nggak boleh lah," ungkapnya.
Meski demikian, dia menegaskan Gubernur Banten harus tegas terhadap bawahannya yang melakukan tindakan hukum. Menurutnya, harus ada reformasi birokrasi yang ketat agar pejabat di Banten amanah dan tidak melakukan korupsi.
Terlebih, pihaknya sudah bosan dalam setiap kepemimpinan di Banten, selalu ada saja kasus korupsi yang menjerat. Kejadian ini harus menjadi perhatian Gubernur Banten dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Harus ada reformasi pejabat provinsi. Iya reformasi birokrasi, karena memang kasus korupsi bukan kasus baru. Hampir semua gubernur di Banten (dalam kepemimpinannya) ada kasus korupsi," tambahnya.
Enting menilai selama dipimpin oleh Wahidin Halim, Banten telah mengalami kemajuan. Mulai dari insfratuktur dan perhatian terhadap warisan budaya di kawasan Banten Lama.
"Kalau pembangunan bagus, Pak WH bagus. Saya merasakan hari ini kita nyaman ziarah ke Banten Lama. Kemudian jalan ke arah Selatan nyaman. Kalau dari segi pembangunan saya nilai plus," tandasnya.