Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyetujui permintaan Anggota Komisi III DPR membongkar jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman - Thamrin.
Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI kini tengah mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu.
"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, pak gubernur belum mengeluarkan keputusan," ucapnya, Rabu (16/6/2021).
Wagub mengatakan Gubernur Anies Baswedan masih terus meminta masukan dari berbagai kalangan soal keberadaan jalur sepeda permanen ini, termasuk juga saran dari Kapolri.
Baca juga: Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin di Jakarta
Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil tak merugikan banyak pihak, baik itu pesepeda maupun pengguna jalan lainnya.
"Prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, nonroad bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum," ujarnya di DPRD DKI.
"Kita akan berikan pelayanan terbaik, kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," tambahnya menjelaskan.
Bila sudah dibahas matang, nantinya Pemprov DKI bakal mengumumkan kebijakan baru yang bakal diambil soal jalur sepeda permanen itu.
"Jadi sekali lagi, semuanya masih dalam proses pembahasan, diskusi evaluasi uji coba dan lainnya," tuturnya.
Kapolri setuju
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya setuju apabila jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dibongkar.
Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.
"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021) dikutip dari Kompas.com.