Baca tanpa iklan
Interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.
Anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan menyatakan satu alasan pihaknya mengusulkan interpelasi adalah lantaran adanya potensi pemborosan anggaran daerah hingga Rp4,48 triliun untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E selama lima musim di Jakarta.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun. Sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," kata Manuar akhir Agustus lalu.
7 Bulan Jelang Gelaran Formula E, Jakpro Yakin Sirkuit dan Infrastruktur Siap Sebelum Balapan Digelar
Direktur Pengembangan Bisnis Jakarta Propertindo (Jakpro) sekaligus Managing Director Formula E, Gunung Kartiko mengatakan, pembangunan infrastruktur dan sirkuit untuk perhelatan Jakarta E-Prix 2022 masih terus dikejar.
Beberapa infrastruktur yang dulunya sudah siap untuk Jakarta E-Prix 2020 yang batal digelar akan digunakan untuk gelaran balap mobil listrik 2022.
"Masih terkejar, jadi beberapa infrastruktur dari dulu kan sebenarnya sudah disiapkan di awal 2020 sebelum Covid-19," kata Gunung saat dihubungi melalui telpon, Rabu (3/11/2021).
Beberapa infrastruktur diharapkan bisa selesai sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
"Jadi sebenarnya ini sudah maksimal dan persiapannya bisa lebih cepat," kata Gunung.
Lokasi sirkuit Jakarta E-Prix 2022 yang akan digelar pada 4 Juni 2022 itu hingga saat ini belum ditentukan.
Gunung mengatakan, penentuan letak sirkuit terlambat satu bulan dari rencana awal dan kemungkinan bisa segera ditetapkan pada akhir November 2022.
Pihak Formula E Operation (FEO), kata Gunung, akan tiba di Jakarta pertengahan November ini untuk memutuskan letak sirkuit dari lima alternatif yang diberikan DKI Jakarta.
"Kira-kira di situ FEO akan bahas detail, berapa hari di Jakarta dan kami umumkan sekitar akhir November," kata Gunung.
Gunung juga memastikan gelaran Formula E 2022 tidak akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta lagi.