Baca tanpa iklan
Saat itu, Pandapotan yang juga menjadi Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang Perekonomian mempertanyakan maksud pemerintah daerah merevisi UMP 2022.
"Kemarin, saya telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada kepastian hukum,” ujar Pandapotan pada Selasa (21/12/2021).
Jika hal itu terjadi, kata dia, Anies justru menciptakan kegaduhan dan konflik antara kaum pengusaha dengan buruh.
Dia menyebut, tidak semua pengusaha mampu mengikuti kebijakan terkait kenaikan upah sebesar 5,1 persen.
“Jadi saya bilang, Anies menciptakan kegaduhan, buktinya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mau mengajukan gugatan ke PTUN atas revisi kebijakannya,” kata Pandapotan.
Baca juga: Begal Bagian Sensitif Wanita Diberi Kalung, Dikawal Polwan Bersenjata Keliling Alun-alun Kota Bogor
Dia menyatakan, Komisi B bakal memanggil Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Energi terkait polemik kenaikan UMP.
Menurut Pandapotan, pemerintah daerah harus mengacu pada data dan kajian untuk menaiki UMP dan melibatkan unsur pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Daerah.
“Ini (kenaikan UMP 5,1 persen) akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Membantah Gubernur Anies Baswedan Merevisi Lagi UMP 2022 Jakarta,