Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Dadang Ginanjar memastikan, mobil mewah yang dikawal anggotanya saat kena tilang di Puncak merupakan warga biasa.
"Kalau saya tanya ke yang bersangkutan masyarakat biasa, bukan persoalan yang dikawal siapa tapi mengawal salah melakukan pengawalan sudah salah di depan," kata Dadang.
Dadang pun mengakui anggotanya itu bersalah hingga akhirnya dijatuhi sanksi disiplin.
Baca juga: Bocoran Jagoan Calon Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan dari PDIP dan Gerindra
Berdasarkan pasal 135 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disitu diatur tentang pengawalan fungsi Dishub bukan di depan jika ada permintaan dari kepala daerah.
Dari bunyi ketentuan itu lanjut dia, anggotanya sudah salah dan telah melanggar aturan yang berlaku.
Terlebih, yang dikawal merupakan warga biasa bukan pejabat publik apalagi kepala daerah.
Pastikan Tidak Ada Transaksi Jasa Pengawalan
Ketika ditanya ada transaksi uang atas permintaan pengawalan, Dadang menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali memastikan bahwa tindakan tersebut tidak ada.
"Ya ini saya tanyakan yang bersangkutan, jadi tidak ada transaksi tidak dibayar dan mohon maaf jika terbukti dia dibayar sudah hukumannya diberhentikan," tegas dia.
Mengawal Karena Hati Nurani
Alasan anggota Dishub bernama Dede Fahrudin mau mengawal mobil mewah milik warga biasa kata Dadang, sebatas keinginan membantu atas dorongan hati nurani.
"Kebetulan yang bersangkutan ini adalah status kepegawaiannya tenaga kontrak, dia melakukan hukum berat kalo berani transaksi atas nama Dishub marah saya," ucapnya.
"Menurut yang bersangkutan tidak dibayar dia, katanya hati nurani dia saja untuk mengawal," tambahnya.
Baca juga: Awalnya Digeruduk Massa, Kini Rumah Mewah di Pamulang Jadi Sasaran Aksi Vandalisme Penipu Alkes
Baca juga: Pedagang Pasar Induk Jatiuwung Lempar Dagangan ke Jalan, Kol hingga Sawi Berhamburan, Ini Alasannya
Adapun Dede sudah dikenakan sanksi disiplin atas tindakannya, dia dikenakan catatan tidak puas atas kinerja dan dipindah dari kesatuannya.
"Pernyataan tidak puas, sekarang yang bersangkutan dari bidang Dalops ke staf bidang umum dan kepegawaian perhari ini," terangnya.
Pengakuan Anggota Dishub Kota Bekasi
Sementara itu, Dede Anggota Dishub Kota Bekasi mengaku dirinya menyalahi peraturan lalu lintas.
Namun, ia beralasan tidak mengetahui adanya pengetatan lalu lintas di Simpang Gadog.
"Saya tidak tahu bahwa saat ini ada aturan pemeriksaan di Gadog ini," ujar Anggota Dishub saat ditanya wartawan.
Ia mengaku bahwa mobil yang dikawalnya bukan pejabat, melainkan hanya warga biasa yang meminta untuk pengawalan dari Tol Bekasi Barat.
Ia menampik ada transaksi pembayaran jasa pengawalan dari pengawalan ini.
"Bukan pejabat. Tamu aja orang biasa. Tadi saya sudah bilang nggak bisa, nggak punya wewenang untuk mengawal, tapi dia bilang sampai di sini aja Ciawi. Sebenernya nggak boleh, tapi dia (yang dikawal) tetap minta ke saya untuk dikawal dari Bekasi Barat ke Puncak Bogor (Vimala Hills)," pungkasnya.
Kronologi hingga Anggota Dishub Kota Bekasi Ditilang dan Rotator Disita
Untuk diketahui, Anggota Dishub Kota Bekasi ditilang dan rotator mobil dinasnya disita oleh Satlantas Polres Bogor.
Lantaran anggota itu nekat melawan arus lalu lintas di pintu keluar Tol Ciawi atau jalur Puncak Bogor, Simpang Gadog, Jawa Barat Jumat (31/12/2021) sore.
Anggota Dishub Kota Bekasi bernama Dede Fakhrudin Suhendi (42) itu nekat berkendara melawan arus dari arah Jakarta menuju Puncak.
Dede mengawal dua mobil mewah yang ditumpangi anggota keluarga dari Pemerintahan Kota Bekasi.
Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit Turjawali) Satlantas Polres Bogor, Ipda Ardian Noviantasari mengatakan penilangan tersebut dilakukan karena iring-iringan tersebut melanggar peraturan yang berlaku.
Dijelaskannya, mobil berpelat merah dengan nomor pelat B-1005-KQA melaju dengan melawan arus hingga melambung di jalur sebelah kanan dan nyaris bertabrakan dengan kendaraan dari arah Puncak.
"Terkait tadi adanya kendaraan iring iringan yang kami lihat melambung dan melawan arus di antrean di Pospol Gadog, dapati dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi sedang mengawal 2 mobil mewah," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di lokasi.
Baca juga: Pemulung di Bekasi Tega Cabuli Remaja Pria di Toilet Umum, Korban Diberi Uang Rp 2 Ribu
Ardian mengatakan, mobil Dishub tersebut sedang mengawal dua mobil mewah berisi masyarakat biasa yang diduga memiliki kedekatan dengan pemerintahan Kota Bekasi.
Sang sopir diminta mencari kesempatan melawan arus untuk menghindari tumpukan kendaraan.
Ardian menyebut, masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan itu meminta anggota Dishub mengawal ke hotel Pullman Vimala Hills Ciawi.
"Jadi, untuk kendaraan yang dikawal sudah saya sampaikan sosialisasi dan edukasi. Sehingga ibu (yang dikawal) apabila menggunakan pengawalan itu memberi surat izin dan akan dibantu, bukan kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengawalan," ungkap Ardian.
Mengawal Secara Ilegal
Polisi akhirnya memberi sanksi tilang dan menyita rotator atau sirine.
Sebab, anggota Dishub itu melanggar lalu lintas dengan melawan arah dan mengawal secara ilegal.
Mobil Dishub tersebut, kata dia, juga melanggar penggunaan lampu rotator berwarna biru yang seharusnya digunakan untuk kepolisian.
Di samping itu, Ardian menjelaskan, pengawalan dari pihak Dishub terhadap rombongan itu juga tidak sesuai aturan yang berlaku.
Dalam aturannya, Dishub tidak diperbolehkan mengawal seperti yang sudah jelas pada pasal 135 ayat 1 Undang-undang (UU) Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Saya tambahkan bahwa pada Pasal 59 UU nomor 22 itu kendaraan yang menggunakan rotator atau sirine yang diatur dalam UU tersebut warna biru digunakan kepolisian. Dishub itu masuk dalam pengawasan jalan angkutan menggunakan rotator warna kuning, sehingga kami tindak sesuai aturan berlaku dan dicopot untuk nantinya Dishub menggunakan rotator yang sesuai yaitu warna kuning," tegas Ardian.
"Kalau untuk Dishub ini tidak memiliki kompetensi dalam melakukan pengawalan, bahwa masing-masing petugas itu memiliki kompetensi sertifikat dan pendidikan khusus, memang tadi kita temukan melawan arah itu sudah pelanggaran keras," imbuh Ardian. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Tribunnews.com)