TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah massa buruh menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Jangan diam pada kekuatan suara rakyat. Saatnya (suara rakyat) didengar oleh Bapak Presiden. Tidak hanya suara elit dan partai politik di Senayan ini," kata Iqbal seusai aksi tolak kenaikan harga BBM di Gedung DPR.

Iqbal meminta DPR membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) merespons kenaikan harga BBM.

"Kalau DPR tidak mau membuat panja atau pansus BBM bagi mereka hatinya tidak ada sama rakyat," ujarnya.

Iqbal juga mengancam akan melakukan mogok nasional bila tuntutannya tak terpenuhi.

"Stop produksi keluar dari pabrik, lumpuh ekonomi," ucapnya.

Baca juga: Tolak BBM Naik, Said Iqbal Serukan Buruh Keluar dari Pabrik: Lumpuh Ekonomi Indonesia!

Iqbal mengeklaim pernah melakukan hal serupa pada tahun 2012 silam melibatkan tiga juta buruh.

"Kami pernah mogok nasional tahun 2012, tiga juta buruh," ujarnya.

Ada tiga isu yang dibawa buruh dalam tuntutannya, yakni pertama, tolak kenaikan harga BBM.

Kedua, tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja dan ketiga, naikkan UMK/UMSK Tahun 2023 10-13 persen.

"Bilamana pemerintah tetap tidak menurunkan BBM, Omnibus Law law tetap disahkan, upah tidak naik, (maka) mogok nasional, stop produksi, lima juta buruh akan bergabung di dalam aksi ini," jelasnya.