TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengusulkan lima kriteria bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah DKI Jakarta yang bakal menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk ‘Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Jakarta Pasca-IKN’, di Jakarta, Senin (3/10/2022).

“Saya mengajukan lima kriteria. Lima hal kriteria itu yang pertama sosok netral, yang kedua berintegritas, yang ketiga profesional, yang keempt kemampuan legislasi, yang kelima kecakapan komunikasi publik,” kata Ari Nurcahyo.

Aspek pertama meliputi netralitas. Ari menjelaskan netralitas dalam hal ini mengingat persoalan polarisasi politik hingga politik identitas yang masih terjadi hingga saat ini.

Menurut dia, Jakarta membutuhkan sosok yang punya inparsialitas politik, bebas dari keberpihakan dan aliansi politik.

Dalam hal ini, kata dia, berkaitan dengan bagaimana meredam politik identitas dsn polarisasi politik di Jakarta dan juga nasional.

“Sosok netral ini dibutuhkan untuk bisa menyatukan kembali, menyatukan dua kelompok yang dulu terpisah akbat polarisasi politik. yang pertama itu adalah sosok yang netral,” kata dia.

Kemudian yang kedua ialah sosok berintegritas. Artinya, lanjut Ari, figur pengganti Anies garus punya rekam jejak yang bersih dan bebas dari praktik korupsi dan punya komitmen kebangsaan yang kuat.

“Bukan hanya komitmen tapi sudah terbukti. Dari peran dan perjuangan bafaimana komitmen kebangsaan,” ujarnya.

Baca juga: Kriteria Pj Gubernur DKI yang Dibutuhkan Warga Jakarta Versi Analisi Politik Arif Nurul Iman

Keempat adalah profesionalitas. Menurut Ari, profesionalitas Penjabat Gubernur DKI ini dapat dilakukan dengan penyesuaian jabatan calon Pj dengan statusnya sebagai gubernur.

Menurut dia, diperlukan sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kepngkatan yang sesuai, kompeten dan punya kapasitas dan berpengalaman dalam mengurus pemerintahan.

Selanjutnya yang keempat, sosok Pj DKI harus punya kemampuan legislasi. Sebab, lanjut Ari, status Jakarta yang nantinya bukan sebagai ibu kota negara perlu dilakukan revisi Perundang-undangan. 

Kemampuan legislasi ini menjadi penting, disamping kompetensindan pengalamannya dalam administrasi pemerintahan sekaligus hukum tata negara terkait dengan proses revisi Undang-Undang antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama DPR RI.

“Sehingga kemampuan legislasi mengawal, proses legislasi karena akan menjadi usulan mungkin bagaimana provinsi jakarta ini bersama Kemendagri, kemudian DPR ini harus menyelesaikan. Karena memang amanat UU IKN, dua tahun harus sudah ada UU baru untuk Jakarta,” katanya.