TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal menghidupkan kembali program meja pengaduan masyarakat seperti yang pernah diterapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur ibu kota.

Akankah Heru Budi akan melanjutkan program lainnya?

Heru mengatakan akan mulai memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat di DKI Jakarta untuk menyukseskan meja pengaduan.

“Insya Allah begitu, besok saya akan melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti akan ada poin-poin,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Setiap pemerintah kota (Pemkot) di wilayah administrasi di Jakarta nantinya akan dimintai perwakilan untuk bergantian menjaga meja pengaduan.

Baca juga: ASN DKI Sambut Penjabat Gubernur Sambil Bentangkan Spanduk Welcome Home Bapak Heru Budi Hartono

Selanjutnya, akan dibuatkan jadwal piket petugas meja pengaduan.

Meja pengaduan ini akan dibuka selama satu jam setiap harinya, mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB.

“Saya minta perwakilan dari wali kota mulai dari asisten-asisten, ada empat ya yang setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga yang bertugas di wilayah kepala bagiannya,” kata Heru.

“Nanti akan diatur asisten siapa yang piket dari jam 08.00 sampai jam 09.00 saja kan,” ujarnya.

Setelah masyarakat memberikan pengaduannya, perwakilan dari pemkot akan mengawal dan mendiskusikan masalah tersebut ke wilayahnya masih-masing.

Meja pengaduan ini akan dibuka setiap hari Senin hingga Kamis.

“Senin sampai Kamis, kalau Jumat itu kan terbatas, ada yang mau salat Jumat,” ucapnya.

TGUPP Dibubarkan?

Heru Budi Hartono juga tampaknya akan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)  yang dibentuk saat Anies Baswedan menjabat gubernur.

Heru Budi Hartono yang juga Mantan Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) ini akan memaksimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ucap Heru Budi Hartono pada hari pertama kerja saat menyapa ASN Pemprov DKI Jakarta dan wartawan di Balai Kota Jakarta pada Senin (17/10/2022).

"Mungkin juga bisa diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," ia menambahkan.

Di era Ahok menjabat gubernur DKI Jakarta tidak ada TGUPP.

Ahok saat itu hanya mengandalkan perangkat SKPD saja.

Lanjutkan Revitalisasi Sungai

Di era Anies Baswedan jadi gubernur DKI cara penanggulangan banjir yang diterapkan adalah dengan sumur resapan.

Namun Heru Budi Hartono mengatakan akan membuat strategi penanganan banjir berdasarkan penyebabnya.

Menurut dia, ada tiga penyebab banjir di Jakarta, yaitu rob, hujan, dan banjir kiriman dari hulu.

Untuk banjir rob, Heru akan membangun waduk dan tanggul raksasa di pesisir Jakarta.

"Membuat, kalau bisa dengan (pemerintah) pusat (membangun) NCICD, tanggul raksasa, dan mungkin beberapa lokasi tertentu seperti di Jakut, Cilincing, sebagian Jakbar, itu tanggulnya harus diperbaiki, disambung," tutur Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).

Sementara itu, untuk mengatasi banjir akibat intensitas hujan lebat yang sering terjadi di Jakarta, Heru akan melakukan revitalisasi saluran-saluran.

Dia juga akan meletakkan rumah pompa di titik-titik kemacetan akibat banjir.

"Kalau disebabkan kiriman, maka dari itu kami, saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Contoh, Waduk Ciawi, Sukamahi, sodetan, dan seterusnya," kata dia.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Kompas.TV