Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta fokus untuk mensertifikatkan 4.000 bidang tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum di lima wilayah ibu kota tahun anggaran 2023. Hal ini sebagaimana arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
Target tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Sistem IT untuk sertifikasi lahan fasos fasum yang sudah connect dengan Kementerian ATR/BPN akan mempermudah para pengembang menyerahkan kewajibannya fasos fasum kepada Wali Kota, kemudian disertifikatkan oleh BPAD, dan kami segera menyerahkan pemanfaatan lahan tersebut kepada para pengguna SKPD dan UKPD," ujar Kepala BPAD DKI Jakarta M Reza Pahlevi kepada wartawan, Senin (13/2/2023).
Reza menerangkan sejak awal Januari BPAD bersama Konsultan Jasa Survey Pemetaan & Pengukuran Lahan dan Tanah telah mematok 1.000 bidang lahan fasos fasum.
"Pemanfaatan sistem IT ini membuat kami optimis 4.000 bidang lahan fasos fasum bisa disertifikatkan," ucap Reza.
Baca juga: Jokowi Puji Heru Budi Mampu Kerjakan Proyek Sodetan Ciliwung yang 6 Tahun Mangkrak
Ia menjelaskan pemanfaatan IT tersebut dapat mempercepat pencapaian penataan sistem aset agar lebih cepat dan efektif.
Sehingga aset- aset fasos fasum itu dinilai bisa menambah potensi PAD Pemprov DKI, serta mengurangi beban biaya perawatan yang ditanggung Pemprov lantaran pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Sementara itu Sekretaris BPAD Ireni Martawijaya mengatakan, pihaknya telah berhasil mensertifikatkan lahan Taman Margasatwa Ragunan seluas 150 hektare dengan nilai zona tanah sebesar Rp4 triliun.
"Mulai 2017 kami memanfaatkan sistem berbasis SIERA, sehingga TMR sekarang sudah disertifikatkan," kata Ireni.
Selain itu kata Ireni, BPAD juga mengelola aset Waduk Setu di mana saat ini menjadi destinasi agrowisata yang dikelola pihak ketiga.
"Mereka membayar pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi kepada Kas Daerah secara online," ucap Ireni.
Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan Dukung Pj Gubernur DKI Heru Budi Lanjutkan Program Jokowi-Ahok
Sementara itu, Ketua Derap Pembangunan RM Andre Widjojo menambahkan, target 4.000 bidang tanah disertifikatkan yang menjadi arahan Pj Gubernur Heru Budi Hartono harus diwujudkan dengan kerja keras dan sinergi bersama seluruh stakeholder.
"Pencatatan dan pengelolaan aset dengan sistem IT ini menjadi keharusan diera digitalisasi ini, dan semua pihak wajib mendukungnya agar pencatatan dan pengelolaan aset di Pemprov DKI lebih tepat, cermat dan dijamin akuntabilitasnya," tutur Andre.