TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan penurunan tanah yang terjadi di Jakarta setiap tahunnya disebabkan penggunaan air tanah berlebihan. 

Menurut Basuki, pemerintah tidak bisa melarang pemanfaatan air tanah oleh masyarakat, sebelum alternatifnya tersedia. 

Hal itu disampaikan Basuki dalam acara 'Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan,' di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).

"Pemerintah DKI atau pemerintah pusat tidak bisa melarang, kecuali sudah bisa menyuplai air bersih. Kalau semua sudah bisa diselesaikan dan bisa mensuplai air Jakarta, maka kita pada tahun 2030 bisa menyampaikan stop penggunaan air tanah," kata Basuki Hadimuljono.

Penandatanganan dilakukan antara konsorsium bank meliputi Bank BCA, Bank OCBC, OCBC NISP, Bank BTN, Bank BTPN, PT SMI, serta KB Bukopin,  bersama PT Air Bersih Jakarta, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Moya Indonesia. Dana yang disalurkan dalam tahap pertama sebesar Rp8.874.000.000.000. 

CEO Moya Indonesia Holdings, Mohamad Selim dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam dua tahun ditargetkan akan dibangun sambungan perpipaan di DKI Jakarta sepanjang 2.500 kilometer. Dalam kurun waktu yang sama ditargetkan 350 ribu sambungan baru untuk rumah di ibu kota.

"350 ribu rumah tahap pertama selama dua tahun. Totalnya nanti sampai 2030 satu juta sembilan puluh lima," kata Mohamad Selim. 

Direktur Utama PT Air Bersih Jakarta, Lafrik Bano Rangkuty menyampaikan pihaknya pada April mendatang telah dapat memulai project pembangunan di Jatiluhur hilir dan Buaran tiga. 

"Penyelesaiannya berbeda beda, ada dua tahun ada lima tahun, termasuk pembangunan jaringan," ujarnya.

Baca juga: Di Forum PBB, Menteri LHK Sampaikan Langkah Sinergis Indonesia Kelola Air Tanah

Sementara Direktur PT Bank BCA, Antonius Widodo Mulyono menambahkan dari dana Rp8.874.000.000.000 tersebut, pihaknya menyalurkan sekitar Rp2,5 triliun.

Menurutnya proyek pengadaan air bersih sangat strategis bagi DKI Jakarta di mana seluruh penduduknya akan mendapat air bersih berkualitas sekaligus mencegah penurunan muka tanah.

"Saya pikir project ini sangat strategis, karena siapapun juga di negara ini, lebih khusus lagi di Provinsi DKI, semua penduduknya memerlukan air bersih berkualitas. Selain memberikan kualitas air yang lebih baik, bisa membantu ikut mencegah penurunan permukaan tanah," katanya.