Baca tanpa iklan
Said menyebut, aksi ini dilakukan untuk mengawal sidang kedua uji formil Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja, yang sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, ia menuturkan, Partai Buruh menjadi satu-satunya partai politik yang melakukan judicial review terkait UU Cipta Kerja.
Persidangan hari ini merupakan sidang yang kedua kalinya dengan agenda perbaikan terhadap gugatan uji formil.
Adapun tuntutan yang disuarakan Partai Buruh dalam aksi kali ini ada tiga.
"Pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedua, revisi parliamentary threshold 4 persen dari suara sah nasional harus juga dimaknai 4 persen dari jumlah kursi DPR RI, dan yang ketiga cabut presidential threshold 20 Persen," terangnya.
Menurutnya, ketiga aturan yang diajukan judicial review itu sebagai tiga paket undang-undang, yang menyebabkan demokrasi terpimpin dan merugikan masa depan kaum buruh.
“Tiga paket undang-undang menyebabkan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan pada elit politik dan oligarkhi,” tegas Said Iqbal.
Kata Said, aksi unjuk rasa tidak berhenti pada aksi hari ini. Melainkan akan dilakukan secara bergelombang di berbagai daerah.
Adapun daerah dimaksud Said, di antaranya yakni Banten dijadwalkan, pada tanggal 6 Juni. Kemudian di Gedung Sate Bandung, pada 7 Juni, dan di Semarang pada tanggal 9 Juni.
Selanjutnya, menyusul di Jawa Timur, pada 14 Juni, kemudian di berbagai kota provinsi sampai tanggal 20 Juli.
“Total buruh yang mengikuti aksi lebih dari 75 ribu orang di seluruh Indonesia,” tutur Said Iqbal.