Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kualitas udara yang buruk di Jakarta dan sekitarnya terus jadi sorotan.

Kondisi ini memiliki dampak luas terutama kesehatan.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Setujui Usulan Menhub Terapkan Aturan 4 in 1 di Jakarta untuk Atasi Polusi Udara

Sejumlah jurnal menyebut bahwa setiap tahun ada jutaan kematian akibat polusi udara.

Pakar paru sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama pun memaparkan datanya.

Badan Kesehatan Dunia WHO menyampaikan data sebelum era Covid-19, sekitar 2019 ke bawah polusi udara berhubungan dengan 6,7 kematian di dunia.

Dengan rincian dari 6,7 juta itu, polusi udara ambien (luar ruangan - outdoor) diperkirakan menyebabkan 4,2 juta kematian pada 2019, dan sisanya karena polusi udara dalam ruangan (indoor).

Sementara itu, jurnal Kesehatan terkemuka dunia, Lancet, menyampaikan hasil analisa "Lancet Commission on pollution and health", yang a.l. menyebutkan di dunia, terjadi sekitar 9 juta kematian setahunnya akibat polusi udara.

"Tegasnya polusi udara menjadi penyebab 1 dari 6 kematian di dunia," kata Prof Tjandra kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Di India misalnya terjadi hampir 1,6 juta kematian akibat polusi udara di tahun 2019.

Artinya, 17,8 persen kematian di India pada 2019 terjadi akibat polusi udara.

"WHO secara tegas menyebutkan bahwa air pollution is one of the greatest environmental risk to health," ungkap dia.

Artinya dengan menurunkan kadar polusi udara maka negara-negara di dunia (termasuk Indonesia tentunya) akan dapat menurunkan beban penyakit (burden of disease).

Baca juga: Puluhan Warga Jakarta Demo Balai Kota Protes Lambatnya Penanganan Polusi Udara di DKI

Seperti dari penyakit-penyakit stroke, gangguan jantung, kanker paru serta penyakit paru dan pernapasan akut dan kronik.

Pemerintah pun bergerak.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan semua pihak untuk menyiapkan langkah pendek, menengah panjang guna mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Intervensi tersebut, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali kerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” beber Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Jakarta, Senin (14/08/2023).