TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, memberikan pendapatnya tentang kebijakan Work From Home (WFH) yang diambil Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara.
Trubus mengatakan kebijakan WFH masih jauh dari cukup untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Pasalnya, menurut Trubus, polusi udara yang terjadi di Jakarta sudah sangat kritis.
Sehingga, Trubus menilai imbauan WFH hanya kebijakan jangka pendek yang tidak bisa menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta.
Karena itu, Trubus menilai Pemprov DKI masih belum bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah polusi udara di ibu kota.
"Menurut saya masih jauh dari cukup untuk mengurangi polusi yang selama ini sangat kritis di Jakarta."
Baca juga: PNS DKI Diimbau WFH per 21 Agustus 2023, Kurangi Polusi dan Kemacetan saat KTT ASEAN Digelar
"Karena apa, kebijakan itu sifatnya hanya jangka pendek dan ya seperti aspirin, obat sakit kepala."
"Seolah-olah itu beres lalu selesai. Jadi terlihat Pemprov DKI belum bersungguh-sungguh," kata Trubus dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Jumat (18/8/2023).
Lebih lanjut, Trubus pun menyinggung soal kebijakan yang ada pada Pergub Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi.
Menurut Trubus, kebijakan Uji Emisi dalam Pergub tersebut tidak dilaksanakan secara baik.
Baca juga: Selain Kendaraan, WALHI Sebut PLTU dan Kebiasaan Bakar Sampah Sumbang Polusi Udara di Jakarta
Sehingga, progres dari kebijakan Uji Emisi di Jakarta tidak berjalan signifikan.
Tak heran jika kini polusi udara di Jakarta kini semakin parah setiap harinya.
"Kedua saya melihat kebijakan yang selama ini ada itu misalnya Pergub Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi itu tidak pernah dilaksanakan."
"Jadi dalam hal ini yang berhasil satu dua tapi tidak signifikan. Jadi ini yang menyebabkan kemudian polusi ini tidak ada kejelasan (penyelesaiannya)," pungkas Trubus.
Baca juga: Polusi Udara Jakarta, Ketua DPRD DKI: Cucu Saya Kena ISPA, Semalam Masuk RS