TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan mengubah skema subsidi KRL Commuterline Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan(NIK). Pemerintah berdalih hal tersebut agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

Merespons hal tersebut Anggota DPR Eddy Soeparno menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas, kelayakan dan memperbanyak transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.

Sekjen PAN ini mengingatkan bahwa selama 3 tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan dan kota-kota sekitarnya selalu masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia.

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy dalam pernyataannya, Jumat (30/8/2024).

Karena itu sebagai upaya mengurangi polusi secara signifikan, transportasi publik yang layak, berkualitas dan mudah diakses seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

"Demi keberlanjutan lingkungan dan udara yang bersih, justru sebaiknya masyarakat diajak untuk menggunakan transportasi publik dalam hal ini KRL Jabodetabek dengan harga yang terjangkau. Artinya kita memberikan insentif agar masyarakat memilih menggunakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi," lanjutnya.

Eddy menyampaikan pentingnya kementerian dan lembaga terkait memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya pengguna transportasi publik.

Bagaimanapun, Eddy melanjutkan, jika transportasi publik menjadi lebih mahal dan pengguna beralih ke kendaraan pribadi maka polusi udara akan semakin meningkat dan berdampak pada berbagai sektor.

"Salah satu signature kota-kota besar di negara maju adalah transportasi publik yang layak, berkualitas dan terjangkau. Saya yakin komitmen kita pada keberlanjutan lingkungan bisa membuat udara Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih bersih," katanya.