TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) hanya bisa diterapkan di daerah yang sistem transportasi sudah lengkap.

Penjabat (PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ERP belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

“Mungkin ERP tidak diterapkan untuk sekian titik ya, tetapi ke depan ERP itu bisa diterapkan di zona-zona yang memang transportasinya sudah cukup lengkap,” ucapnya, Rabu (18/9/2024).

Baca juga: Sebut Terlalu Politis, Sejumlah Driver Ojek Online Ogah Ikut Demo Tolak Kebijakan ERP

Heru bilang, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pemetaan lokasi-lokasi mana saja yang bisa diterapkan ERP.

Ia mencontohkan, ERP bisa diterapkan bila akses transportasi mulai dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Ancol di Jakarta Utara sudah terlayani dengan baik.

“Transportasi kalau sudah lengkap itu ada Transjakarta, lantas ada MRT, dan LRT yang sudah nyambung,” ujarnya.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun menyebut, saat ini baru kawasan Sudirman-Thamrin yang sudah memenuhi kriteria untuk diterapkan ERP.