TRIBUNNEWS.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penyelesaian dualisme pengelolaan Planetarium Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menegaskan dukungan terhadap pengalokasian anggaran dalam RAPBD DKI 2025 harus disertai dengan kejelasan pengelolaan agar Planetarium dapat segera dibuka kembali untuk publik.

Menurut Justin, salah satu kendala utama yang menghambat operasional Planetarium diduga adalah kerancuan pengelolaan antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Kondisi ini mengakibatkan belum terlaksananya perbaikan proyektor dan terhambatnya pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai sarana edukasi dan pemajuan kebudayaan.

“Kami sangat mendukung operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya,” ujar Justin kepada Tribunnews.com, Selasa (29/10/2024).

Justin menekankan PT Jakpro memiliki hak pengelolaan atas fasilitas hasil revitalisasi.

Tetapi, fungsi edukasi publik dan pengembangan sains selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.

Kondisi ini disinyalir menimbulkan ketidakpastian dalam manajemen pengelolaan, dan masyarakatlah yang akan dirugikan karena terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang penting.

“Planetarium Jakarta bukan hanya obyek wisata, melainkan juga sebagai pemantik minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi."

"Kami di PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium bisa segera melayani masyarakat,” kata Justin.

Ia mengatakan Fraksi PSI Jakarta memastikan mengawal alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 agar perbaikan proyektor dan operasional Planetarium segera terealisasi.

Baca juga: Akademisi: Tata Kelola Air dan Transportasi Jadi Permasalahan Krusial Jakarta 

Menurutnya, penyelesaian atas dualisme pengelolaan sangat krusial untuk dilakukan secepatnya demi sustainabilitas dari realisasi anggaran tersebut.

“Kami menekankan semangat agar Planetarium Jakarta segera beroperasi kembali dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat."

"Namun, Pemprov DKI harus memastikan bahwa fasilitas ini dikelola dengan baik dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga,” pungkasnya.