Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) merespons soal komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang.

Pemerintahan tersebut digadang akan nihil partai politik yang berada di luar pemerintah atau oposisi.

Menyikapi hal itu, JK tetap yakin kalau kontrol atau kritik terhadap jalannya pemerintahan akan tetap ada dan hadir dari internal pemerintahan itu sendiri.

"Terjadi di dalam ya akan terjadi perbedaan pendapatnya di dalam," kata JK saat ditemui awak media di Jakarta Convention Center (JCC) usai peluncuran buku Kabinet Indonesia Bersatu I, Kamis (10/10/2024).

JK meyakini kalau pendapat dan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap hadir.

Baca juga: Nasib Gus Miftah di Pemerintahan Prabowo Usai Ejek Penjual Es, Ini Pernyataan Gerindra & Istana

Meski kata dia, bentuk kritik yang nantinya ada yakni soal perbedaan pendapat yang terjadi antar pemerintah.

"Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada," tutur dia.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029 mendatang digadang akan nihil oposisi.

Dalam artian lain, seluruh partai politik baik yang menjadi lawan di Pilpres 2024 terlebih yang menjadi koalisi, akan tergabung dalam pemerintahan tersebut.

Kekinian, sinyal gabungnya partai politik di pemerintahan Prabowo-Gibran akan datang dari PDIP setelah adanya kabar kalau akan terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo.

Hanya saja, hingga hari ini belum diketahui kapan agenda pertemuan itu terealisasi. Pasalnya, kedua sosok tersebut disebut masih sama-sama mencocokkan jadwal pertemuan.

Dengan bergabungnya PDIP nantinya, maka dipastikan seluruh partai politik baik di eksekutif maupun legislatif akan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.Terkait dengan kondisi ini, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim partainya akan tetap kritis apabila nantinya bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto.

Hasto mengatakan, apapun sikap politik yang akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pasti terkait ideologis.