Baca tanpa iklan
"No viral no justice dalam pantauan analisis Kompolnas berdasarkan data, perkmbangan hingga saat ini itu memang sudah menjadi kecenderungan kita berhukum pada saat ini."
"Di mana tadi sudah disampaikan Pak Rikwanto, viralisasi itu memang sudah menjadi fungsi kontrol."
"Tapi tentu ini tantangan bagi Polri untuk bisa menjawab no viral no police," kata Yusuf di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Selasa (17/12/2024).
Yusuf menekankan, polisi harus melayani masyarakat.
Setiap yang melapor harus ditangani dan diberi tindak lanjutnya dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan (SP2HP).
"Kalau kita melihat kaitannya dengan kasus penanganan kasus penganiayaan pegawai toko roti, kami memang secara umum kami sebagai pengawas, pertama ya faktor secara umum itu kultur budaya melayani masih harus dibenahi," kata Yusuf.
Di sisi lain, Yusuf juga menyoroti banyaknya laporan yang harus ditangani polisi di wilayah Jakarta.
"Yang kedua, ini berdasarkan data, Kompolnas itu menerima keluhan itu 95 persen pada pelayanan laporan kepolisian yang ada di reskrim-reskrim Polres ataupun di Polda."
"Kalau kita analisis memang banyak faktornya, salah satunya tumpukan perkara, apa lagi di Jakarta, tumpukan perkaranya sudah overload itu," kata Yusuf.
Banyaknya laporan membuat perkara yang tidak diatensi pimpinan atau publik menjadi terpendam dan mandek.
"Minimal itu penyidik 50 laporan. Apa bila tidak ada atensi pimpinan, tertumpuk dia itu," kata dia.
Kendati demikian, pelayanan masyarakat harus tetap prima dilakukan oleh polisi.
Pemimpin menjadi faktor penting untuk selalu memantau proses penanganan perkara.
"Ini kaitannya serius dengan fungsi pengawasan. Nah ini harus kita benahi agar kinerja penyidik meskipun ya faktor tumpukan perkara itu laporan polisi overload, harus ada yang bisa secara serius pimpinan itu mengawasi agar ini dilayani," kata dia.