Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mengapresiasi capaian ekonomi Jakarta sepanjang 2025.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.

Di balik pertumbuhan investasi yang mencapai Rp204,13 triliun, turunnya tingkat pengangguran menjadi 6,05 persen, serta pendapatan daerah yang sudah menembus Rp68,53 triliun per 20 November 2025, Jakarta masih menghadapi tantangan fundamental yang belum terselesaikan.

Fahira menyebut kalau kemajuan tersebut memang menunjukkan penguatan ekonomi ibu kota.

Namun ia mengingatkan bahwa pencapaian statistik tidak serta-merta menggambarkan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, peningkatan serapan tenaga kerja perlu diuji lebih dalam—apakah benar-benar menciptakan pekerjaan layak atau justru didominasi lapangan kerja informal yang tidak stabil.

Hal serupa ia sampaikan mengenai pendapatan daerah yang terus meningkat; capaian itu harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja publik dan layanan kota, terutama di sektor yang masih menjadi keluhan warga seperti kemacetan, banjir, polusi, dan mahalnya biaya hidup.

Fahira juga menyoroti bahwa iklim investasi Jakarta masih menghadapi hambatan teknis di lapangan.

Banyak komitmen investasi yang tidak segera terealisasi akibat proses perizinan yang belum sepenuhnya efektif.

Selain itu, struktur ekonomi Jakarta dinilai terlalu bergantung pada sektor yang sama dari tahun ke tahun.

Transformasi menuju sektor digital, kesehatan, energi bersih, dan transportasi publik dinilai progresnya lambat, padahal ini penting untuk menjadikan Jakarta lebih kompetitif sebagai kota global.

Ia menilai UMKM—yang sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi—belum merasakan manfaat pertumbuhan secara merata karena masih menghadapi persoalan akses modal, digitalisasi, dan pasar.

Masalah ketahanan harga pangan juga menjadi perhatian Fahira. Sepanjang 2025, harga sejumlah komoditas tetap berfluktuasi dan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.

Menurutnya, rantai pasok Jakarta masih rentan dan membutuhkan penguatan koordinasi yang lebih ketat dengan daerah pemasok.