Baca tanpa iklan
Pihak Pemprov DKI Jakarta pun lebih memilih pendekatan humanis untuk menekan kasus tawuran di ibu kota.
“Bukan sanksi yang bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan. Bansos seperti KJP, KLJ, dan lainnya dirancang untuk melindungi warga miskin, dan pencabutan harus sesuai regulasi yang ada serta mempertimbangkan dampak sosialnya,” ujar Chico kepada wartawan, Minggu (4/1/2026).
Mengutip Kompas.com, pendekatan tersebut dilakukan dengan menggandeng TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga warga.
Tawuran 2 Hari Berturut-turut
Tawuran yang terjadi di underpass Manggarai tersebut melibatkan warga Gang Tuyul RW 04 Manggarai dan warga Magasen di RW 12 manggarai.
"Awal mula kejadian terdengar suara petasan di terowongan Manggarai," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan.
Kedua kelompok saling serang dengan lemparan batu dan petasan.
Polisi pun kini berjaga supaya tawuran tak terjadi lagi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Jakarta Darurat Tawuran, Pemprov DKI Didesak Cabut Bansos: Jangan Biayai Keluarga Biang Rusuh!
(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar)(Kompas.com, Hanifah Salsabila)