TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan penanganan perkara terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)  dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin menyampaikan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam proses penyidikan.

“Sampai hari ini kami tidak menemukan kendala namun kami tetap menjaga profesionalitas dan mengakomodasi setiap peristiwa hukum,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan setiap langkah penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, berbagai dinamika dalam proses penyidikan, termasuk permintaan dari para tersangka, turut dipertimbangkan.

Soal uji laboratorium

Salah satu hal yang sempat menjadi perhatian adalah permintaan uji laboratorium independen. 

Beberapa lembaga seperti BRIN, Puspomad, hingga laboratorium Universitas Indonesia disebut tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen yang dimaksud.

Dalam perkembangan perkara ini tiga tersangka yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar telah menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Sementara lima tersangka lainnya masih memiliki peluang untuk menempuh jalur serupa, bergantung pada kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor.

Kombes Iman menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan di berbagai tahapan, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan.

Polisi: Tidak ada kendala

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan bahwa proses yang berjalan bukan karena adanya hambatan, melainkan bentuk penghormatan terhadap prinsip hukum.

“Tidak ada kendala. Kami menghormati ruang publik dan prinsip equality before the law. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penyidik memberikan ruang kepada para tersangka untuk menghadirkan saksi maupun ahli yang meringankan, termasuk terkait permintaan uji laboratorium.

“Hal tersebut sudah terjawab. Lembaga yang dimaksud memang tidak memiliki fasilitas laboratorium forensik dokumen. Jadi ini bukan kendala, melainkan bagian dari upaya kami mengakomodasi seluruh permintaan,” jelasnya.

Budi menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang adil dan memberikan ketenangan bagi semua pihak.

“Ketika tercapai perdamaian yang dilandasi permintaan maaf dan pemaafan, maka pendekatan keadilan restoratif dapat dikedepankan,” tutupnya.