Baca tanpa iklan
Lokasinya sekitar 300 meter dari Stasiun Bekasi Timur serta Jalan Pahlawan Bulak Kapal sekitar satu kilometer dari titik kejadian.
Awalnya, di perlintasan sebidang Jalan Ampera, telah lebih dulu terjadi kecelakaan yang melibatkan KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta dengan taksi Green SM.
Akibat insiden tersebut, lalu lintas kereta menuju Cikarang terganggu, sehingga KRL Lintas Cikarang tertahan di Stasiun Bekasi Timur.
Tak berselang lama, KA Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta masuk ke jalur Stasiun Bekasi Timur menghantam KRL yang sedang tertahan di lokasi.
Ternyata rencana pembangunan flyover di dua perlintasan sebidang, sudah ada sejak lama.
Namun, pembangunan flyover di lokasi tersebut belum dapat terealisasi.
"Konsep untuk membangun flyover ini sudah lama lah, karena memang kalau dari visi rasio gitu, dari jumlah kendaraan yang melintas itu harusnya memang sudah teknik lalu lintasnya harusnya sudah flyover," ungkap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Selasa, dikutip dari TribunJakarta.com.
Tri menyampaikan Pemkot Bekasi sudah melakukan penganggaran untuk proses pembebasan lahan proyek pembangunan flyover.
Pemkot Bekasi hanya dimandatkan terkait proses pembebasan lahan.
Sementara, untuk pembangunannya merupakan anggaran dari pemerintah pusat.
"Di 2025 sudah kita anggarkan Rp50 miliar, 2026 kita selesaikan lagi 56 miliar. Jadi sekarang kurang lebih sudah 106 miliar untuk pembebasan lahannya," jelas Tri.
Prabowo Siapkan Rp4 Triliun
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk memperbaiki ribuan perlintasan kereta api yang tidak terjaga di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai respons pemerintah usai insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.
Baca juga: Sambil Minta Doa, Alice Norin Kabarkan Kondisi Karyawannya usai jadi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi
Saat mengunjungi para korban di RSUD Bekasi, Prabowo mengatakan anggaran besar tersebut dialokasikan demi menjamin keselamatan masyarakat di jalur transportasi massal.
Keputusan ini didasari atas temuan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang masih tidak memiliki penjagaan memadai.