TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo mengangkat mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN.

Leadership-nya yang kuat sangat cocok untuk menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi kementerian ATR/BPN, antara lain memberantas mafia tanah, serta memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria.

"Masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, melainkan juga merugikan investor. Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan. Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerja sama yang erat dengan para penegak hukum. Tugas berat ini pasti bisa dilakukan oleh Pak Hadi," ujar Bamsoet di Jakarta, di Gedung MPR RI Jumat (17/6/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu telah menggencarkan reforma agraria sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat.

Berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun hingga kini, beberapa belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan.

"Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain, legalisasi aset dari target 4,5 juta hektar lahan hingga akhir tahun 2021 lalu sudah mencapai 7,79 juta hektar. Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektar menjadi 7,68 juta hektar. Sementara target yang belum terselesaikan, antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektar baru tercapai 1,44 juta hektar. Serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektar baru terealisasi 298,404 hektar," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022) lalu, bahwa kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Karenanya dibutuhkan leadership yang kuat dari Kementerian ATR/BPN sebagai leading sector dalam menyukseskan reforma agraria.

"Dengan menyukseskan reforma agraria yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi bukan saja telah membantu presiden mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Melainkan juga telah memberikan solusi untuk meningkatkan akses ekonomi sekaligus mensejahterakan rakyat. Dengan latar belakang militer serta chemistrynya yang kuat dengan Presiden Joko Widodo, saya yakin Pak Hadi mampu menjalankan tugas ini dengan baik," pungkas Bamsoet. (*)