TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terus tingkatkan pendidikan politik terhadap perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik.

"Tugas organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Wakil Ketua MPR RI, Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).

Menurut Lestari, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa.

Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya kita untuk menyadarkan para perempuan di tanah air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan.

Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala.

"Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.

Dengan kondisi itu, tegas Rerie, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.

Ketua Presidium DPP KPPI, Kanti W. Janis berpendapat mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu mempengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Jadi, ujar Kanti, di samping meningkatkan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kita juga harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik. *