"Tentu saja sangat beralasan jika pemerintah pun gelisah, karena sisa kuota BBM subsidi itu dikhawatirkan habis sebelum berakhirnya tahun anggaran ini. Kalau kuota BBM subsidi habis sebelum berakhirnya tahun anggaran sekarang ini, dinamika di ruang publik bisa berubah menjadi tidak kondusif. Publiknya biasanya bereaksi karena faktor kelangkaan BBM atau tingginya harga BBM. Lagi pula, atas nama disiplin anggaran, hampir tidak mungkin pemerintah tahun ini menambah lagi anggaran untuk subsidi energi, khususnya BBM," ucap Dosen Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka itu.

"Kegelisahan itulah yang mendorong pemerintah mewacanakan kebijaksanaan untuk menaikkan harga BBM. Namun, diyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah. Sejumlah aspek pasti tetap diperhitungkan oleh pemerintah.

"Sebab, menaikkan harga jual BBM selalu menimbulkan efek domino yang dampaknya pun tak kalah seriusnya. Misalnya, dampak pada percepatan laju inflasi hingga memperlemah daya beli masyarakat kebanyakan. Sebab, menaikkan harga energi berkonsekuensi logis pada naiknya biaya produksi dan distribusi, untuk kemudian berujung pada naiknya harga barang dan jasa," jelas Bamsoet lagi.

Sambil menunggu keputusan pemerintah, sangat relevan untuk menggarisbawahi penjelasan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, baru-baru ini.

Menteri ESDM menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah opsi agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Selain itu, Menteri ESDM juga menegaskan, Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat.

Dari penjelasan itu, dapat dipastikan bahwa pemerintah akan tetap menyediakan BBM bersubsidi. Sejumlah opsi yang sedang dirancang semata-mata bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran. Penyaluran BBM subsidi yang efektif tidak akan mengganggu keseimbangan APBN. Boleh jadi, tidak ada lagi toleransi berlebihan terhadap mereka yang sesungguhnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.

"Subsidi negara --termasuk subsidi energi-- kepada kelompok masyarakat yang berkekurangan tak akan pernah dihentikan. Subsidi atau jaring pengaman sosial dari negara untuk melindungi rakyat akan selalu ada. Selain karena fakta bahwa tidak sedikit warga yang masih berselimut kemiskinan, pemerintah pun menyadari bahwa hari-hari ini perekonomian semua elemen masyarakat belum sepenuhnya pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang durasinya lebih dari dua tahun. Pemerintah diyakini tidak akan menerapkan kebijakan baru yang berdampak pada kenaikan biaya produksi," tegasnya.

Hari-hari ini, ketika harga minyak melambung di level 100 dolar AS per barel, penyaluran BBM subsidi harus efektif agar keseimbangan APBN tetap terjaga. Jangan lupa bahwa pengadaan atau belanja BBM subsidi itu melalui mekanisme impor.

Maka, kendati penyaluran BBM subsidi sulit dikendalikan dan diawasi, harus ada tekad untuk menghentikan toleransi berlebihan bagi mereka yang sesungguhnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.